Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudi: Setelah 69 Tahun Merdeka, Indonesia Punya Pesawat Kepresidenan

Kompas.com - 10/04/2014, 11:41 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) yang dipesan khusus untuk operasional Presiden Republik Indonesia mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2014). Pesawat tersebut mendarat setelah melakukan perjalanan selama empat hari.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pesawat mendarat dengan mulus sekitar pukul 09.40 WIB. Setelah mendarat, pesawat itu lalu disambut semburan air dari dua mobil pemadam kebakaran sebagai selebrasi.

Logo bendera Merah Putih terlihat di bagian ekor pesawat. Pesawat ini dicat berwarna biru muda pada punggung dan berwarna putih pada bagian lambung pesawat. Selain itu, tulisan "Republik Indonesia" dan logo Garuda terpasang di bagian depan pesawat.

Kompas.com/Robertus Belarminus Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 yang dipesan untuk pesawat Kepresidenan RI mendarat di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kamis (10/4/2014).


Sebelumnya, pesawat tersebut terbang selama empat hari yang dimulai pada 7 April dari Delaware menuju Wellington, dilanjutkan menuju Sacramento. Tanggal 8 April, pesawat BBJ2 bertolak dari Sacramento menuju Honolulu. Keesokan harinya, pesawat berangkat dari Honolulu menuju Guam. Tanggal 10 April, pesawat bertolak dari Guam menuju Halim di Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, pengurusan pesawat tersebut berlangsung selama empat tahun.

"Hadirnya pesawat ini membuka sejarah baru bagi Indonesia setelah 69 tahun merdeka, dan punya pesawat kepresidenan sendiri," kata Sudi dalam acara penyambutan dan serah terima.

Dengan kehadiran pesawat ini, lanjut Sudi, diharapkan mampu membantu tugas-tugas kepresidenan dan tugas kenegaraan. "Sebelumnya Presiden RI, baik di dalam atau di luar negeri selalu menyewa pesawat komersiil. Tentu tidak efektif bila kita memiliki sendiri pesawat kepresidenan," ujar Sudi.

Hadir dalam sambutan ini, Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman, Dirut Garuda Emirsyah Satar, Perwakilan Anggaran dari Komisi II DPR Joko Pramono, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Kepala BIN Marciano Norman, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, serta sejumlah tamu undangan lain dan pejabat negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com