Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/04/2014, 03:02 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Survei Nasional menyatakan, keunggulan perolehan suara sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu Legislatif 2014 bukanlah karena "Jokowi Effect". Justru, "Jokowi Effect" disebut hanya ilusi.

"Sama sekali tidak ada '(Jokowi) Effect' untuk PDI-P," kata Direktur Eksekutif LSN, Umar Bakry, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/4/2014) malam. Data perolehan sementara suara untuk PDI-P, sebut dia, menepis pendapat sebagian kalangan soal pengaruh pengusungan Jokowi sebagai bakal calon presiden terhadap hasil pemilu legislatif untuk PDI-P.

Umar merujuk pendapat sebagian kalangan yang berkeyakinan bila PDI-P mengusung Jokowi sebagai bakal calon presiden, maka suara partai tersebut akan meroket sampai kisaran 30 persen. Sebaliknya, ujar dia, merujuk pendapat yang sama, bila PDI-P tak segera mengusung Jokowi sebagai bakal calon presiden, maka suara yang didapat hanya ada di kisaran 20 persen.

Faktanya, ungkap Umar, hasil perhitungan cepat, baik quick count maupun exit poll dari pemungutan suara pemilu legislatif hanya mendapatkan kisaran 19 sampai 20 persen suara untuk PDI-P. "Berarti (pencalonan Jokowi) tak ada pengaruhnya," ujarnya.

Hitung cepat LSN

Hingga Rabu pukul 21.15 WIB, quick count yang digelar LSN dan Lembaga Klimatologi Politik bekerja sama dengan JTV sudah mendapatkan 96 persen sampel TPS, setara 1.920 dari 2.000 TPS. LSN memperkirakan PDI-P akan menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2014.

Partai Golongan Karya (Golkar) yang berada di urutan kedua, menurut LSN, hampir tidak mungkin menggeser PDI-P dari posisi puncak perolehan suara. Alasannya, selisih perolehan suara kedua partai terlalu jauh.

LSN juga memprediksi 10 partai politik lolos ke parlemen alias memenuhi parliamentary threshold. Dua partai politik yang diperkirakan tak lolos ke Senayan adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Berikut ini hasil quick count LSN hingga pukul 21.15 WIB.
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19,53 persen
2. Partai Golongan Karya 14,42 persen
3. Partai Gerakan Indonesia Raya 11,71 persen
4. Partai Demokrat 10,55 persen
5. Partai Kebangkitan Bangsa 8,23 persen
6. Partai Amanat Nasional 7,92 persen
7. Partai Keadilan Sejahtera 7,31 persen
8. Partai Persatuan Pembangunan 6,99 persen
9. Partai Nasional Demokrat 5,46 persen
10. Partai Hati Nurani Rakyat 5,34 persen
11. Partai Bulan Bintang 1,58 persen
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,96 persen

Survei LSN menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei digelar menggunakan biaya dari LSN, JTV, dan Lembaga Klimatologi Politik. Hitung cepat ini bukan merupakan hasil resmi perolehan suara peserta partai politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com