Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Capres Bukan Berarti Pertarungan Selesai

Kompas.com - 31/03/2014, 12:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Nama politisi PDI Perjuangan Joko Widodo memang melambung sebagai salah satu kandidat calon presiden terkuat. Kepastian PDI Perjuangan mengusungnya sebagai bakal calon presiden bukan berarti membuat pertarungan selesai. Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Phillips J Vermonte mengatakan, semua partai politik dan "jagoan" bakal capresnya tetap memiliki peluang dan terus berjuang meningkatkan dukungan menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. 

"Kontestasinya belum selesai, meski ada Jokowi sebagai capres," kata  , di Jakarta, Senin (31/3/2014).

Phillips mengungkapkan, berdasarkan survei terbaru CSIS, selain PDI-P (20,1 persen) setidaknya ada beberapa partai lain yang dukungannya meningkat secara konsisten, yakni Gerindra (11,3 persen), Hanura (6,7 persen), PKB (6,7 persen), dan PKS (3,4 persen).

Dalam survei tersebut juga menunjukkan bahwa partai lain memiliki tingkat dukungan yang tidak stabil. Menurut Phillips, hal inilah yang harus menjadi perhatian semua partai untuk membidik sekitar 45,8 persen pemilih yang masih mungkin mengubah pilihannya.

"Seperti di 2009, posisi SBY jauh lebih kuat dibanding Jokowi hari ini. Sekarang ini pemilih masih bisa berubah," katanya.

Survei terbaru CSIS melibatkan 1.200 responden yang dilakukan di 33 provinsi sejak 7-17 Maret 2014, dengan margin of error +/- 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin yang sama. Dalam perhitungan untuk tingkat nasional, masing-masing provinsi dialokasikan responden sesuai proporsi populasi dari data Badan Pusat Statistik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com