Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seskab: Pergerakan SBY dengan Pesawat Belum Termasuk Kampanye

Kompas.com - 28/03/2014, 13:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjelaskan bahwa kegiatan pergerakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pesawat kepresidenan bukan kegiatan kampanye, tapi masih tekait dengan statusnya yang melekat sebagai Presiden. Menurutnya, Presiden dikatakan menyalahi penggunaan fasilitas negara apabila berkampanye dengan adanya atribut, ajakan, gambar, simbol atau seragam partai.

"Sementara, pergerakan Presiden SBY dengan pesawat belum termasuk rangkaian kampanye karena tidak ada satu pun atribut partai di situ maupun unsur-unsur partai di pesawat yang membawa Presiden. Pergerakan dengan pesawat ke mana pun (baik masa bukan kampanye maupun selama kampanye) adalah dalam kapasitas SBY selaku Presiden. Oleh karena itu, semua yang melekat dengan fungsi beliau ada di situ," kata Dipo seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (28/3/2014).

Dipo memberikan tanggapannya atas pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas yang mengatakan, pesawat kepresidenan tidak termasuk dalam fasilitas yang melekat bagi presiden saat kampanye. Fasilitas yang melekat untuk pejabat negara hanya pengamanan.

Dipo mengatakan, adanya Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta dirinya dalam rombongan Kepresidenan untuk menjalankan fungsi koordinasi dengan pejabat kementerian atau lembaga yang harus terus berjalan saat SBY selaku Presiden melakukan perjalanan ke luar kota. Apabila akan melaksanakan kampanye, lanjutnya, Presiden harus dan selalu berganti pakaian, berganti mobil (bukan RI-1). Tempat berganti baju pun selalu menghindari fasilitas pemerintah. Menurut Dipo, Presiden kerap berganti baju di hotel atau ruang ganti bandara sipil.

"Para menteri dan staf presiden juga tidak boleh ikut acara kampanye. Mereka selalu tinggal di penginapan atau ruang tunggu bandara, sampai pelaksanaan kampanye," ujarnya.

Dipo menyatakan bahwa kegiatan kampanye Presiden ke berbagai daerah selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat tidak hanya digunakan untuk mengurus partainya. Presiden, sebut Dipo, juga menyempatkan diri melakukan tugasnya sebagai Presiden. Saat di Lampung, misalnya, selain berkampanye selaku ketua umum partai, Yudhoyono juga bertemu para pemimpin redaksi dan wartawan dalam kapasitasnya sebagai Presiden. Adapun di Medan, Presiden meresmikan Bandara Kuala dan 5 bandara lain di Sumatera.

Presiden Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum DPP Partai Demokrat bertolak ke Lampung pada Rabu (26/3/2014) siang setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Di Lampung, ia berkampanye di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, keberangkatan dan kepulangan SBY dibiayai pemerintah, meski dalam kepentingan kampanye. Sejumlah menteri pun turut mendampingi Presiden. Ketika Presiden berganti jaket partai, para menteri ini baru melepaskan diri dari Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com