Kompas.com - 26/03/2014, 09:20 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com —
Surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi, yang meminta pemerintah membekukan dana bantuan sosial hingga pemilihan umum selesai karena rawan diselewengkan, mendapat respons positif. Meski belum menyeluruh, ada kementerian dan pemerintah provinsi yang telah menghentikannya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah salah satu kementerian yang mengikuti permintaan KPK.

”Saya akan mengikuti aturan saja dalam mengelola dana bansos. Saat ini, kucuran dana bansos di Kemenkop dan UKM dihentikan untuk sementara ke berbagai koperasi,” kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, Selasa (25/3/2014).

Dana bansos di Kemenkop dan UKM dialokasikan rata-rata Rp 50 juta per koperasi. Dana itu dialokasikan untuk 1.500 koperasi di seluruh Indonesia.

Kementerian Perumahan Rakyat juga siap menunda pencairan dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sampai Pemilu 2014 berakhir.

Deputi Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari mengemukakan, dana bansos itu semula akan disalurkan April-Oktober 2014 kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui rekening Bank Rakyat Indonesia.

Tahun ini, penyaluran BSPS ditargetkan 200.000 rumah, yakni Rp 7,5 juta untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang serta Rp 15 juta untuk kategori rumah rusak berat. Apabila penyaluran BSPS ditunda hingga September 2014, perbaikan rumah diperkirakan baru tuntas pada Desember 2014.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Kami siap menunda penyaluran BSPS. Namun, kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaklumi jika terjadi keterlambatan realisasi program,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan selaku pelaksana anggaran belum bisa melakukan itu. Alasannya, pembekuan tak bisa dilakukan secara sepihak.

”Menurut kami, perlu dikomunikasikan antara KPK dan Kementerian Keuangan mengenai hal itu,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani, kemarin.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang berpandangan jika sudah memenuhi aturan dan dibutuhkan masyarakat, bansos harus disalurkan. ”Hal ini akan terus dimonitor dan disertai pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPK, serta KPK,” katanya.

Sulut menghentikan

Sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara langsung menunda penyaluran dana bansos kepada masyarakat. Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, pihaknya memang sejak awal telah sepakat tak akan menyalurkan bansos saat kampanye pemilu.

”Kebetulan ada surat edaran KPK, maka kebijakan kami klop,” katanya.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf juga meminta agar dana bansos tidak dicairkan selagi belum ada parameter yang jelas, apalagi menjelang Pemilu 2014. PPATK pernah menemukan transaksi keuangan mencurigakan dari penggunaan dana bansos tersebut. (OSA/LKT/ZAL/FER/ATO/LAS)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

Nasional
POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

Nasional
Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Nasional
Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Nasional
Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus 'Swab Test' RS Ummi

Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus "Swab Test" RS Ummi

Nasional
Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Nasional
Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Nasional
Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Nasional
Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X