Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan SBY Tolak Hadir dalam Acara "Kick Andy Show"

Kompas.com - 20/03/2014, 18:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana membenarkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono batal hadir dalam acara Kick Andy Show yang akan ditayangkan di stasiun televisi Metro TV. Apa Alasannya? Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengaku bahwa hal itu dilakukan lantaran dia melihat ada pertanyaan yang tidak tepat ditanyakan kepada Presiden pada masa pemilu saat ini.

Julian menjelaskan, pada mulanya, Presiden SBY berkenan hadir ke acara tersebut. Presiden, lanjutnya, melihat program itu sangat baik karena selalu menampilkan sisi human interest.

"Namun terus terang, dalam kapasitas saya sebagai jubir yang memfasilitasi pembicaraan dengan Kick Andy, saya memandang bahwa konteks pertanyaan yang ada kelihatannya kurang pas diselenggarakan saat ini atau sekarang. Saat ini dalam suasana kampanye pileg, bisa menimbulkan interpretasi yang keliru di masyarakat tentang keberadaan beliau (SBY) di sana," ucap Julian saat dihubungi, Kamis (20/3/2014).

Saat ditanya apa pertanyaan yang dianggap tidak pas itu, Julian tak mau mengungkapkannya. Dia hanya menerangkan bahwa ketidakhadiran ini murni dilakukan karena rekomendasinya kepada Presiden. SBY, kata dia, tetap bersedia hadir dalam acara Kick Andy setelah pemilu legislatif selesai.

"Bisa dijadwalkan kembali setelah pileg. Bukan dibatalkan, melainkan ditunda. Kecuali, kalau pihak Kick Andy yang sudah tidak berkenan lagi," katanya.

Pembatalan kehadiran Presiden itu diungkap pihak Kick Andy melalui akun Twitter @KickAndyShow. "Mohon maaf atas pmbatalan wwcr dgn Presiden SBY d Kick Andy Rabu (19/3) krn Jubir Presiden keberatan atas pertanyaan yg akan diajukan," tulis akun resmi @KickAndyShow.

Menurut pihak Kick Andy, SBY melakukan pembatalan pada hari wawancara. Pembatalan karena keberatan atas pertanyaan disebut baru kali ini terjadi untuk Kick Andy Show.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com