Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva: PDI-P Lebih Sering Ketemu "Wong Cilik"

Kompas.com - 19/03/2014, 13:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengaku heran ketika partainya dinilai tak lagi berpihak pada rakyat kecil. Menurut Eva, penilaian itu tak tepat karena faktanya PDI-P lebih sering turun menemui rakyat kelas menengah ke bawah yang menjadi basis suaranya.

"Ketemu wong cilik kan lebih sering," kata Eva, Rabu (19/3/2014).

Pernyataan Eva itu dilontarkan untuk menjawab penilaian dari pengamat politik Universitas Islam Negeri Hidayatullah Zaki Mubarak yang meragukan keberpihakan PDI-P terhadap wong cilik yang selama ini melekat pada PDI-P.

Keraguan itu muncul ketika PDI-P melakukan pertemuan dengan para pengusaha untuk mendukung kemenangan PDI-P di pemilu legislatif dan bakal calon presidennya, Joko Widodo atau Jokowi.

Eva mengatakan, sangat tak adil jika pertemuan itu diartikan keberpihakan PDI-P pada wong cilik mulai meluntur. Pada dasarnya, kata dia, PDI-P ingin membangun sistem perekonomian gotong royong yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang.

"Para pengusaha itu WNI yang harus didorong agar lebih nasionalis. PDI-P ingin membangun sistem perekonomian yang saling menghidupi," tandasnya.

Sebelumnya, Megawati menerima kedatangan sekitar 60 pengusaha di kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2014) malam. Acara ini digelar berdasarkan permintaan para pengusaha yang bergerak di berbagai bidang tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo menjelaskan, dalam pertemuan itu, pihaknya memaparkan mengenai platform partai dan sejumlah program ketika PDI-P menang dalam pemilu dan berkuasa. Ia tak menampik bahwa ada keinginan dari para pengusaha untuk membantu PDI-P.

Tjahjo mengatakan, tamu yang hadir pada malam itu ada sekitar 75 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 orang merupakan pengusaha muda yang sebagian besar berasal dari DKI Jakarta. Menurut Tjahjo, pertemuan ini sepenuhnya diinisiasi oleh para pengusaha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com