Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat, Nasibmu Kini...

Kompas.com - 12/03/2014, 06:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


AMBON, KOMPAS.com
 — Gelaran dan tahapan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dihentikan sementara. Demokrat ingin mengerahkan kekuatannya untuk berkonsentrasi pada pemenangan pemilu legislatif pada 9 April mendatang. Apakah ini pertanda adanya kesadaran dari partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu bahwa konvensi tak bisa mendongkrak popularitas partai?

Sejak awal bergulir hingga memasuki tahapan debat kandidat, gaung Konvensi Demokrat tak membahana. Bahkan, ada yang menilai gagal, tak mampu mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai.  

Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yudha mengatakan, redupnya konvensi terjadi karena internal Demokrat tak solid mendukung kesuksesan gelaran ini. Kader Demokrat yang seharusnya bahu-membahu bersama Komite Konvensi justru seperti mundur teratur.

Dukungan tinggi dirasakan ketika konvensi dipercaya dapat memberikan keuntungan ganda, yaitu hasil yang signifikan di pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sebaliknya, dukungan itu merosot tajam ketika tak ada lagi keuntungan ganda yang dapat diperoleh.

"Tak ada lagi keuntungan ganda karena di pileg hampir tidak ada harapan bagi kandidat (konvensi) untuk bisa mendongkrak elektabilitas Demokrat," kata Hanta, Selasa (11/3/2014).

Menurut Hanta, kader Demokrat lebih tertarik mengupayakan pemenangan pemilu legislatif ketimbang mengangkat derajat konvensi. Akhirnya, semua berjalan sendiri-sendiri. Komite sibuk mengurusi konvensi dan kader Demokrat fokus mengupayakan pemenangan pemilu. Di sisi lain, kandidat konvensi dianggap tak piawai dalam melontarkan gagasan yang dapat menarik perhatian publik.

Pada Selasa (11/3/2013) kemarin, Komite Konvensi menyatakan, atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat, semua kegiatan dihentikan sementara selama masa kampanye terbuka pemilu pada 16 Maret-5 April 2014. Alasannya ialah agar semua potensi dalam konvensi dapat dikerahkan penuh untuk mengupayakan pemenangan pileg.  

Komite yang mayoritas anggotanya berasal dari eksternal Demokrat dibuat tak bertaji. Ibarat seorang tamu, Komite patuh pada aturan yang dibuat oleh "tuan rumah". Imbasnya, tiga kegiatan yang sudah terjadwal terpaksa ditunda pelaksanaannya, yakni debat kandidat di Semarang dan Banjarmasin serta seremoni penutupan konvensi di DKI Jakarta.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Suaidi Marasabessy membantahnya. Ia mengungkapkan, Komite telah bekerja solid dan penuh perhitungan. Hanya, ada hal-hal yang membuat Komite tetap harus memenuhi permintaan Majelis Tinggi untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan konvensi. Hal-hal apa yang dimaksud, ia tak mau mengungkapkannya. 

Mengenai jadwal kegiatan, kata Suaidi, Komite telah menyusun rapi sejak jauh hari. Sebelumnya, menurut dia, Komite juga tak pernah mendapatkan informasi bahwa kegiatan konvensi tak boleh dilakukan selama masa kampanye. Informasi itu baru diterima pada awal Maret.

"Padahal, Komite bukan Demokrat, tapi Majelis Tinggi berpendapat lain. Permintaan itu dikomunikasikan belakangan karena situasi politik dinamis sekali," ujarnya.

Dengan kondisi ini, tugas Komite semakin berat. Di satu sisi, Komite dituntut menakhodai konvensi secara independen dan transparan, tetapi di sisi lain kendali masih berada di tangan Demokrat.  

Keuntungan tak dapat diraih. Konvensi pun hanya dipandang sebelah mata. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com