Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Susun RAPBN untuk Pemerintahan Selanjutnya

Kompas.com - 10/03/2014, 15:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/3/2014). Salah satu agendanya, yakni pembahasan rancangan kerja pemerintah (RKP) untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 atau untuk pemerintahan selanjutnya.

"Meski APBN 2015 akan dilakukan Presiden baru dengan pemerintahan baru pula, tapi sesuai amanah dan ketentuan undang-undang, kita bertugas dan berkewajiban untuk menyusunnya," ujar Presiden saat membuka rapat.

Rapat kali ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana.

Presiden sadar bahwa RKP untuk RAPBN 2015 bisa diubah oleh pemerintahan yang baru nantinya. Hanya, ia berharap agar Presiden selanjutnya berpikir untuk menjalankannya terlebih dulu.

"Saya ingin menyampaikan ke pengganti saya nanti sebelum berakhir masa jabatan kita, tentang rencana yang telah kita susun ini. Agar beliau mengerti dan bisa memikirkan apakah itu dijalankan dulu. Kemudian suatu saat dilakukan perubahan di APBN-P, itu hak sepenuhnya Presiden dan pemerintahan baru," kata SBY yang akan meletakkan jabatannya pada 20 Oktober 2014.

Presiden lalu menyinggung soal situasi perekonomian dunia yang kurang baik tahun lalu dan berdampak pada negara-negara berkembang. Indonesia, katanya, tidak mendapat dampak seburuk yang diperkirakan banyak pengamat di dalam maupun luar negeri. Presiden juga bersyukur nilai tukar rupiah kian menguat.

"Saya katakan cukup signifikan," imbuh Presiden.

Beberapa bulan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dollar masih menembus hampir Rp 13.000, tetapi kini menguat dikisaran Rp 11.300. "Kami berharap ada equilibrium yang tepat dan yang penting stabil sehingga akan mudah mengkalkulasikan aktivitas ekonomi secara menyeluruh," tutup SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com