Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gita: Kita Harus Bisa Buat iPhone Sendiri

Kompas.com - 07/03/2014, 17:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Bakal calon presiden Konvensi Partai Demokrat, Gita Wirjawan, mengaku ingin membuat Indonesia mandiri dan tidak tergantung pada negara lain. Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan membuat Indonesia mampu memproduksi barang-barang kebutuhannya sendiri.

"Bahkan kalau perlu, kita harus bisa buat iPhone sendiri," kata Gita dalam acara "Serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia" di Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2014).

Hadir dalam acara tersebut bakal capres lainnya. Dari capres Konvensi Rakyat, hadir Isran Noor dan Yusril Ihza Mahendra. Sementara dari capres Konvensi Demokrat, hadir juga Anies Baswedan dan Ali Masykur Musa.

Selain kemandirian, menurut Gita, ekonomi Indonesia juga harus terdistribusi secara merata. Dari tahun ke tahun setelah era Orde Baru, dia menilai, ekonomi Indonesia terus tumbuh subur. Namun sayangnya, pertumbuhan itu tidak diimbangi pemerataan.

"Kita harus memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Di akhir era Gus Dur, ekonomi kita meningkat. Di akhir era Megawati, ekonomi kita juga meningkat. Begitu juga di akhir era SBY ini, ekonomi kita kembali lagi meningkat. Tapi sangat beda pendapatannya antara di (Indonesia) bagian barat dan bagian timur," jelas mantan Menteri Perdagangan itu.

Untuk mencapai ambisinya itu, jika terpilih sebagai presiden, Gita berjanji akan membuat kabinet yang profesional. Kabinet itu, kata dia, akan diisi oleh menteri-menteri yang memang berkompeten di bidangnya.

"Jadi bukan dibuat karena unsur politis, tapi menteri yang benar-benar bekerja sesuai porsi dan kemampuannya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com