Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Di Mana Pimpinan DPR Kita? Pimpinan DPR Menolak Pemanggilan Boediono"

Kompas.com - 06/03/2014, 13:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Century, Chairuman Harahap, mempertanyakan sikap Ketua DPR Marzuki Alie yang belum menandatangani surat pemanggilan Wakil Presiden Boediono. Pertanyaan itu disampaikan Chairuman kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung di dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2014).

"Di mana pimpinan DPR kita? Pimpinan DPR menolak pemanggilan Boediono. Kewenangan apa Ketua DPR menolak menandatangani surat yang sudah diputuskan Timwas?" tanya Chairuman.

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, sebagai pimpinan DPR, Marzuki seharusnya melanjutkan keputusan yang telah diambil dalam rapat Timwas. Menurutnya, Marzuki tak memiliki kewenangan untuk menunda ataupun menganulir keputusan Timwas yang meminta pimpinan DPR melayangkan surat kepada Kepala Polri. Surat itu untuk membantu menghadirkan Boediono agar tak kembali mangkir.

"Bagaimana kita mau tertib, kalau ketuanya saja seperti ini? Jadi, apa fungsi pimpinan DPR?" ujarnya.

Pramono Anung yang memimpin paripurna berusaha memberikan penjelasan karena sampai rapat paripurna dimulai, Marzuki belum hadir. Pramono mengatakan, dalam rapat Timwas Century yang akan menghadirkan Boediono, Marzuki mendapat tugas sebagai pimpinan rapat. Posisi pimpinan rapat Timwas ini diberikan bergantian secara bergiliran pada lima pimpinan DPR.

Ia menegaskan, dalam pemanggilan Boediono, surat pemanggilan hanya perlu ditandatangani oleh seorang pimpinan. Dalam hal ini, Marzuki adalah pimpinan yang harus menandatanganinya.

"Dalam rapat pimpinan diputuskan surat pemanggilan hanya perlu ditandatangani ketua yang sedang bertugas. Mengenai beliau (Marzuki) ada di mana, mungkin sedang latihan pidato," seloroh politisi senior PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, Timwas Century telah memutuskan akan kembali memanggil Boediono. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu telah dipanggil dua kali dan selalu tak hadir. Dalam pemanggilan ketiga, Timwas Century akan melakukan pemanggilan secara paksa sehingga perlu bantuan Polri dan restu dari pimpinan DPR.

Timwas bersikukuh pemanggilan Boediono ini tak akan menabrak proses hukum yang telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Boediono dianggap mengetahui semua pihak yang terlibat di balik skandal Bank Century.

Boediono juga bersikukuh menolak datang. Alasan penolakan selalu sama, proses politik kasus Century di DPR sudah selesai dan proses hukum atas kasus itu juga tengah ditangani KPK. Boediono menghormati rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Century dan keputusan sidang paripurna DPR mengenai hak angket Century yang menyerahkan penuntasan kasus kepada penegak hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com