Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: 60 WNI Akan Dievakuasi Keluar Ukraina

Kompas.com - 04/03/2014, 13:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, Kedutaan Besar RI akan segera mengevakuasi 60 warga negara Indonesia di Ukraina. Hal ini menyusul invansi tentara Rusia di Semenanjung Krimea yang telah mengepung militer Ukraina dari berbagai sisi.

"Kami akan ambil langkah antisipatif untuk warga negara kita di Ukraina. Lebih kurang ada 60 orang dan sudah saya laporkan ke Bapak Presiden. Bagi warga kita yang non-essential, misalnya keluarga-keluarga KBRI akan kita relokasikan," ujar Marty di Istana Negara, Selasa (4/3/2014).

Marty mengatakan, sebagian besar WNI berada di pusat Kota Kyief, Ukraina, dan tidak ada yang berada di Semenanjung Krimea yang menjadi pusat pergolakan. Akan tetapi, demi keselamatan para WNI, kedutaan akan segera membawa 60 WNI keluar Ukraina menuju negara-negara di sekitar bekas jajahan Uni Soviet tersebut. Saat ini, lanjutnya, sudah ada beberapa orang di antaranya yang telah berhasil keluar Ukraina. Menurut Marty, pemerintah Indonesia juga belum berencana menarik para diplomat RI di Ukraina.

"Kami belum ada langkah ke sana. Justru diplomat tetap harus bekerja," kata Marty.

Marty menambahkan, Indonesia tetap menghormati kedaulatan kedua negara tersebut. Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik ditempuh melalui jalur damai dan tetap menghormati hukum internasional.

"Kami juga serukan ke Dewan Kehormatan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memikul tanggung jawabnya sesuai piagam untuk memelihara perdamaian internasional," ucap Marty.

Pemerintah baru Ukraina, yang bersandar ke Barat, menuding Rusia telah menggelar invasi de facto dengan mengerahkan pasukan di tanah Ukraina di Semenanjung Krimea. Moskwa telah membantah tuduhan itu. Mereka menyatakan bahwa bisa jadi pasukan tersebut hanya berupaya melindungi etnis Rusia di Ukraina, setelah kerusuhan dan penggulingan Viktor Yanukovych dari kursi Presiden Ukraina.

Negara-negara Barat tengah mempertimbangkan sanksi untuk menghukum Rusia atas dugaan intervensi itu. Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah mengatakan kepada Rusia bahwa jika negara beruang merah itu tetap berjalan dengan alur seperti ini, maka akan ada serangkaian langkah diplomatik dan ekonomi untuk mengisolasi Rusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com