Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye di Bali Ditiadakan Saat Nyepi

Kompas.com - 27/02/2014, 18:08 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan, partai politik dan calon anggota legislatif dilarang berkampanye pada 28 Maret hingga 1 April 2014 untuk menghormati peringatan Nyepi umat Hindu.

"Kebetulan, ada hari raya Nyepi pada 30 Maret. Kami memutuskan, 28 Maret hingga 1 April itu kampanye diliburkan di Bali," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Kamis (26/2/2014).

Hal senada disampaikan Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Ia menuturkan, peniadaan kampanye di hari menjelang hingga sesudah Nyepi adalah atas usul pihaknya. "Kami (KPU Bali) melakukan koordinasi di Bali bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, tokoh-tokoh adat dan agama, juga Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB), serta pemerintah dan aparat keamanan. Kami mengusulkan agar rapat umum di Bali ditiadakan," ujar Dewa.

Ia mengatakan, hari raya Nyepi jatuh pada 31 Maret, tetapi pada 28 dan 29 Maret digelar rangkaian upacara melati. Pada saat itu, katanya, umat Hindu melakukan penyucian simbol-simbol keagamaan ke laut. Sementara itu pada 30 Maret, umat Hindu di Bali melakukan pawai ogoh-ogoh.

"Tentu ada pergerakan oleh warga di seluruh Bali secara bersama-sama jadi kami tidak ingin terjadi sesuatu di lapangan," ujarnya.

Dewa mengatakan, tidak ada parpol yang jatah kampanyenya berkurang karena jadwal kampanye yang seharusnya jatuh pada 31 Maret digeser ke 27 Maret. "Jadwal kampanye di Bali itu hanya satu hari selama pada masa libur itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Nasional
Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Nasional
Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Nasional
Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Nasional
Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com