Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MA: 2013, Perkara yang Diputus Capai Jumlah Tertinggi dalam Sejarah

Kompas.com - 26/02/2014, 15:46 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan, pada tahun 2013, lembaganya mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dalam hal memutus perkara. Sepanjang tahun 2013, kata Hatta, MA telah memutus 16.034 perkara atau naik 45,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 10.995 perkara.

"Puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2013 merupakan jumlah yang terbanyak, bahkan tertinggi dalam catatan sejarah Mahkamah Agung," kata Hatta dalam penyampaian tunggal laporan tahunan MA, di Kantor Sekretariat MA, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2013, jumlah sisa perkara yang belum putus yang ditangani MA menunjukkan angka paling rendah dalam satu dekade terakhir. Hatta menyebutkan, pada akhir tahun 2013, MA memiliki 6.415 perkara atau turun 36,56 persen dari sisa pada tahun 2012, yaitu 10.112 perkara.

Dia mengatakan, capaian ini juga ditandai dengan meningkatnya rasio produktivitas dalam memutus, dan rasio penyelesaian perkara yang menjadi tolok ukur kinerja pengadilan. Menurut Hatta, kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan.

"Produktivitas dalam memutus (menunjukkan) peningkatan menjadi 71,42 persen. Untuk tingkat penyelesaian perkara, tahun ini, Mahkamah Agung mencapai rasio pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju sebesar 100,19 persen atau lebih baik dari tahun 2012," kata dia.

Dia juga mengatakan, kerja keras aparatur peradilan pun diapresiasi oleh lembaga eksternal. Salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK menempatkan MA pada peringkat pertama sektor instansi nasional vertikal dengan nilai 7,05.

Selain KPK, kinerja MA dalam hal pengelolaan anggaran juga mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2013, Hatta mengatakan, MA mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

"Ini menjadi salah satu indikator dari terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com