Metro TV: Tidak Ada Kepentingan Paloh dalam Tayangan Apel Siaga Nasdem

Kompas.com - 26/02/2014, 14:29 WIB
Apel Siaga yang diadakan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014), menyebabkan kemacetan di sejumlah titik. KOMPAS.com/IHSANUDDINApel Siaga yang diadakan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014), menyebabkan kemacetan di sejumlah titik.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur pemberitaan Metro TV Suryopratomo mengklaim tidak ada kepentingan pemilik media, yakni Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem), dalam tayangan Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem. Menurut Tomy, panggilan akrab Suryopratomo, acara Nasdem tersebut memiliki nilai berita sehingga ditayangkan oleh Metro TV.

Metro TV telah mengklarifikasi hal itu pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). "Kami mengatakan itu punya news value. Hanya menjelaskan itu saja. Mereka menduga bahwa ini ada kepentingan pemilik. Saya katakan ini tidak ada kepentingan pemilik," ujar Tomy seusai memenuhi panggilan KPI di kantor KPI, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Ia mengatakan, keputusan menayangkan acara Nasdem tersebut ada pada Direktur Pemberitaan dan pilihan redaksi untuk melakukan peliputan. Menurut Tomy, adanya nilai berita pada Apel Siaga Partai Nasdem bisa terlihat dari sejumlah wartawan yang datang. Saat itu, kata dia, tak hanya Metro TV yang datang meliput.

"Ketika Apel Siaga Perubahan itu dilakukan bukan hanya Metro TV yang melakukan peliputan, wartawan, begitu banyak wartawan televisi, cetak, online. Artinya cara pandang kami dan semua wartawan sama melihat itu punya news value atau tidak," ucapnya.

Mengenai adanya dugaan kampanye terselubung, menurut Tomy, hal itu menjadi ranah Partai Nasdem. Ada atau tidaknya pelanggaran kampanye pun menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menilainya.

"Kami melihat ada sebuah fenomena, ada peristiwa, ada nilai berita, kami datang meliput. Kalau nanti di situ ada kampanye segala macam, yang melakukan pelanggaran bukan Metro TV," katanya.

Seperti diberitakan, saat ini Bawaslu juga tengah mendalami kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh Partai Nasdem yang menggelar acara Apel Siaga Perubahan. Apel Siaga pada hari Minggu (23/2/2014) di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, itu diduga sebagai kampanye pengerahan massa sebelum waktunya. Partai Nasdem telah membantah acara tersebut merupakan kampanye.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X