Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Langgar Jadwal Kampanye, Nasdem dan Caleg Gerindra Dilaporkan

Kompas.com - 25/02/2014, 16:04 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta dan Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Partai Nasdem dan calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Mereka diduga menggelar kampanye rapat umum terbuka.

"Bawaslu harus mengkaji dan meneruskan temuan ini pada yang berwenang, dalam hal ini KPU. Kami meminta Bawaslu mengkaji secepatnya atas laporan dan temuan ini karena yang mereka lakukan bisa dikategorikan sebagai kampanye," ujar Wakil sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP Indonesia Girindra Sandino di Gedung Bawaslu, Selasa (25/2/2014).

Ia menyebutkan, Partai Nasdem terbukti mengerahkan massa lewat Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (23/2/2014) lalu. Sementara, kata dia, Aryo juga mengerahkan massa dengan mengumpulkan sekitar 20.000 orang dalam acara temu relawan, Minggu. Girindra mengatakan, Partai Nasdem dan Aryo, yang merupakan Wakil Sekjen Partai Gerindra, telah melakukan kampanye di luar jadwal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, rapat umum baru bisa dilaksanakan selama 21 hari sebelum masa tenang. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Program Pemilu Legislatif 2014, masa kampanye rapat umum terbuka adalah 16 Maret sampai 5 April 2014.

Selain melanggar jadwal kampanye, kata dia, Partai Nasdem dan Aryo juga memobilisasi warga negara yang tidak memiliki hak pilih, yaitu anak-anak.

"Salah satu bukti pelanggaran yang kami laporkan adalah dokumentasi foto adanya keikutsertaan anak kecil. Kami juga memberikan bukti adanya dugaan politik uang. Dokumentasi kita untuk Apel Siaga Partai Nasdem berupa video juga ada," imbuh Girindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com