Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lirik Risma, Gerindra Ingin Koalisi dengan PDI-P

Kompas.com - 24/02/2014, 16:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Gerindra kembali menyatakan ketertarikannya berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gerindra pun serius memantau jejak rekam salah satu kader PDI-P, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Kami lakukan kompilasi nama-nama itu. Bu Risma diusulkan oleh tokoh-tokoh Jawa Timur. Sebagai masukan, kami terima dengan baik. Tapi, kami terus mengikuti dan mempersiapkan diri," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, Risma, kata Muzani, adalah salah satu pemimpin daerah yang baik. Namun, keputusan memilih calon wakil presiden menjadi kewenangan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden.

"Dalam menentukan cawapres, Pak Prabowo akan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan," ujar Muzani.

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, tak menutup kemungkinan partainya akan berkoalisi dengan PDI-P dalam Pemilu 2014. Dia menampik anggapan Gerinda dan PDI-P berseteru semenjak duet Megawati-Prabowo dalam Pemilu 2009 lalu gagal.

"Hubungan kami dan PDI-P, secara ideologi dan sejarah masih berjalan baik. Sejarah pada 2009, di mana kami usung capres-cawapres dalam satu perahu sehingga kami harapkan bisa berlanjut dalam Pemilihan Presiden 2014," tutur Muzani.

Menurut Muzani, memang sempat terjadi perbedaan pandangan antara Gerindra dan PDI-P. Namun, hal itu hanya terjadi sesaat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mulai dilirik sejumlah partai. Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani pun langsung "membentengi" keinginan parpol lain. Puan meminta Risma untuk menjaga ambisi dan emosinya serta fokus bekerja untuk Surabaya.

"Hari ini kan beliau masih di PDI-P, seharusnya bisa mawas diri, menjaga ambisi dan emosi kita," ujar Puan. Puan meminta agar Risma menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak memperkeruh suasana.

"Jadilah dirinya sendiri. Boleh saja kita berkeluh kesah, tapi lebih baik tidak memperkeruh suasana," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini bersyukur jika disebut elektabilitas Risma sebagai calon wakil presiden cukup kuat. Akan tetapi, Puan tak yakin Risma akan menerima "pinangan" dari partai lain. Pasalnya, sejak awal dimajukan dalam Pilwalkot Surabaya, PDI-P sudah mendukung penuh. Konflik internal Risma dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana, pun dianggap Puan sudah selesai.

"Sebagai orang yang paham etika, Ibu Risma pasti tahu untuk tetap atau tidak tetap (di PDI-P). Sebagai orang Jawa, saya bisa pastikan harusnya kita paham dengan fatsun politik yang beretika. Curhat ke sana kemari, apa benar itu curhat atau bahas masalah tugas dan kewajibannya?" sindir Puan soal sikap Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com