PDI-P Akui Ada Konflik Internal yang Sebabkan Risma Tertekan

Kompas.com - 18/02/2014, 12:34 WIB
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. KOMPAS.com/Achmad FaizalWalikota Surabaya, Tri Rismaharini.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengakui memang ada pertentangan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dan pengurus struktur PDI-P di Jawa Timur. Namun, pertentangan ini dianggap hanya dinamika politik yang pasti akan terjadi pada setiap pemimpin. Oleh karena itu, Risma diminta tetap fokus untuk bekerja. 

"Yang terjadi hanyalah masalah internal, dalam kaitan Bu Risma sebagai petugas partai di eksekutif dengan struktur DPC Surabaya dan DPD Jawa Timur. Memang ada beberapa hal yang diklopkan karena Bu Risma bukan orang partai sehingga harus terus dihadapi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Selasa (18/2/2014). 

Saat ditanyakan soal alasan pertentangan itu, Basarah menuturkan bahwa pertentangan antara Risma dan pengurus PDI-P di Jawa Timur bukanlah hal yang bersifat prinsip. 

"Yang terjadi hanya dinamika politik lokal," ungkap Basarah.

Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, ucap Basarah, juga sudah bertemu dengan Risma. Pengurus DPP yang hadir ialah Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDI-P Mindo Sianipar, Wakil Sekretaris Jenderal Hasto Kristyanto dan Basarah. Di dalam pertemuan itu, DPP PDI-P meminta semua pihak untuk saling introspeksi diri.

"Kami minta mereka saling introspeksi diri, baik struktur partai, Pak Wisnu, dan Bu Risma sendiri. Kami minta Bu Risma untuk pertimbangkan hal-hal yang lebih penting, yaitu kepentingan masyarakat Surabaya dan kepentingan partai," ujar Basarah.

Seluruh pengurus DPP PDI-P, kata Basarah, akan mendukung Risma untuk menyelesaikan masa tugasnya sampai akhir jabatan. Oleh karena itu, Basarah menegaskan struktur pengurus PDI-P di Jawa Timur juga harus mengikuti instruksi dari DPP PDI-P. 

Seperti diberitakan, hubungan yang tidak harmonis berembus di kalangan Pemerintahan Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik Wisnu Sakti Buana. Risma pun sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya. 

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013 lalu. Wisnu juga merupakan Ketua DPC PDI-P Surabaya. 

Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak menunjukkan batang hidungnya di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada yang menyebutkan Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X