Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Menolak Disebut Ingin Curi Perhatian Publik dari Jokowi

Kompas.com - 17/02/2014, 16:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat membantah jika partainya disebut ingin memecah dukungan publik yang mengalir deras kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai calon presiden. Menurut Martin, penilaian memecah dukungan untuk Jokowi sangat tidak beralasan dan sangat berlebihan.

Martin menjelaskan, saat ini partainya terus menggalang informasi mengenai sosok figur yang dianggap layak menjadi pasangan Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2014. Meski belum membuat keputusan, Martin merasa partainya berhak memilih semua figur yang dianggap layak, kompeten, dan memiliki visi sesuai dengan yang diperjuangkan Gerindra.

"Saya kira penilaian ingin memecah itu sangat berlebihan. Lagi pula sulit memastikan siapa cawapres Pak Prabowo kalau hasil pileg belum diketahui," kata Martin, Senin (17/2/2014).

Untuk diketahui, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Ferry Juliantono mengajukan beberapa nama putra Jawa Barat untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2014. Nama Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil ada dalam daftar nama yang dianggap Ferry sebagai putra-putra terbaik Jawa Barat dan pantas disandingkan dengan Prabowo. Menurut pengamat politik UGM, Arie Dwipayana, langkah Gerindra itu dilakukan untuk memecah dukungan publik terhadap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com