Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Letusan Gunung Kelud Menghambat Penyelenggaraan Pemilu

Kompas.com - 14/02/2014, 22:15 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Letusan Gunung Kelud mengancam proses penyelenggaraan pemilu yang kini memasuki tahap pengadaaan dan distribusi logistik. Hal ini karena banyak perusahaan yang mencetak surat suara tersebar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sehingga proses produksi terganggu.

"Boleh dikatakan, perusahaan-perusahaan yang dimaksud memproduksi surat suara untuk kurang lebih 25 provinsi dan 52 daerah pemilihan dari total 77 daerah pemilihan DPR-RI," kata komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Nasrullah mengatakan letusan itu mengganggu aktivitas perekonomian, seperti perusahaan, bank, dan sebagainya. Padahal, jadwal produksi dan distribusi logistik ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai tanggal 20 Maret 2014.

"Dengan demikian, adanya hambatan dalam proses produksi dan distribusi logistik memunculkan potensi kegagalan penyelenggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014," tuturnya.

Nasrullah mengatakan perusahaan yang mencetak surat suara paling banyak tersebar di wilayah Solo. Setelah berkomunikasi dengan pihak perusahaan, Bawaslu mendapatkan informasi bahwa operasional perusahaan terhenti.

Terkait hal tersebut, Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi kemungkinan kerawanan pada pelaksanaan produksi dan logistik pemilu. Selain itu, Bawaslu juga menginstruksikan kepada seluruh pengawas pemilu untuk tetap mengawasi tahapan logistik.

"Bawaslu juga meminta kepolisian untuk meningkatkan bantuan pengamanan pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik ini," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com