Survei: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPU-Bawaslu Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilu 2014 sudah semakin dekat. Namun, sebagian masyarakat Indonesia ternyata ada yang tidak tahu mengenai fungsi institusi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal tersebut berdasarkan survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES.

"Kita mengajukan pertanyaan kepada responden, apa Anda mengetahui atau tidak fungsi dan wewenang lembaga pemilu berikut ini," kata Peneliti IFES, Rakesh Sharma, saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Hasilnya, saat ditanya mengenai KPU nasional, sebanyak 33 persen responden mengaku tidak tahu. Bahkan, ketika ditanya KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi, jumlah responden yang tidak tahu membesar menjadi 48 dan 49 persen.

Hasil serupa saat responden ditanya mengenai Bawaslu. Sebanyak 48 responden mengaku tidak tahu mengenai fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam pemilu nanti.

Meskipun banyak masyarakat tidak tahu fungsi KPU dan Bawaslu, kata Rakesh, tingkat kepercayaan mereka yang tahu kedua lembaga itu cukup tinggi.

KPU Nasional, misalnya, mendapatkan kepercayaan dari 71 persen responden. Angka serupa didapatkan oleh Bawaslu. Untuk KPU kab/kota, responden yang mengaku percaya meningkat menjadi 73 persen. Saat ditanya mengenai KPU provinsi, angka itu kembali meningkat menjadi 75 persen.

Netralitas dua penyelenggara pemilu itu juga dinilai masyarakat cukup terjaga. Sebanyak 71 persen responden menilai Panwas kab/kota adalah lembaga yang netral. Angka yang sama juga didapatkan oleh Bawaslu Povinsi.

Sementara KPU kab/kota dianggap sebagai lembaga yang netral oleh 72 persen responden. Hanya, KPU provinsi mendapatkan angka yang lebih rendah, yakni 67 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 17-30 Desember 2013 dengan mewawancarai 1.890 responden yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Margin of error kurang lebih 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini disebut dibiayai LSI dan IFES, tanpa biaya dari sponsor.