Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Tujuh Bakal Capres, PPP Catut Nama untuk Dongkrak Popularitas?

Kompas.com - 10/02/2014, 04:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mengumumkan mengusung tujuh tokoh sebagai bakal calon presiden yang berpeluang dicalonkan partai berlambang Kabah ini dalam perhelatan Pemilu Presiden 2014.

Banyaknya nama yang diusung PPP ini menimbulkan pertanyaan atas motif PPP sebenarnya. Benarkah PPP hanya sekadar mencatut nama untuk menaikkan elektabilitas?

"Akan menjadi salah besar, kalau PPP hanya melihat kader internalnya dan menutup mata dengan kandidat lain yang diinginkan masyarakat. Kami hanya berusaha menangkap aspirasi ini," tepis Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/2/2014). Dia mengatakan partainya hanya berusaha menangkap potret keinginan yang ada di masyarakat.

Lukman membantah partainya hanya mencatut nama-nama tokoh untuk mendongkrak elektabilitas PPP. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengaku PPP sudah membentuk tim khusus yang bertugas menjalin komunikasi dengan enam bakal capres dari kalangan eksternal.

Beberapa tokoh, kata Lukman, sudah menyatakan kesediaannya. Namun, dia enggan menyebutkan siapa saja tokoh yang bersedia maju sebagai bakal calon presiden PPP itu. "Itu ada timnya sendiri. Lebih baik tanya langsung ke yang bersangkutan," ujarnya.

PPP, lanjut Lukman, juga tidak akan terpaku pada persetujuan dari tokoh-tokoh itu. Dia mencontohkan Joko Widodo yang masuk dalam daftar bakal capres PPP, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Walaupun dia PDI-P, tapi ini realitas masyarakat bahwa beliau yang disuarakan. Maka, peserta mukernas wajib menangkap itu dan mengikuti rekam jejak yang bersangkutan sampai pada Rapimnas mendatang," kata Lukman.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menjelaskan nama-nama yang berasal dari partai lain bisa saja menjadi pembuka pintu PPP untuk berkoalisi. PPP, sebut Suryadharma, bisa saja berkoalisi dengan PDI-P.

"Peluangnya sangat terbuka berkoalisi dengan PDI-P," tutur Suryadharma. Dia juga mengungkapkan partai-partai Islam juga bisa saja kembali bersatu. Namun, peta koalisi baru akan terbaca setelah pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg).

Seperti diberitakan, Mukernas II PPP yang diselenggarakan pada 7-8 Februari 2014 memutuskan batal melakukan deklarasi bakal capres PPP yang semula direncanakan digelar pada Minggu siang.

Mukernas hanya sepakat mengajukan tujuh nama bakal capres dari kalangan internal dan eksternal. Ketujuh calon itu adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa.

Keputusan menetapkan capres tunggal yang diusung PPP baru akan dilakukan dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas), setelah hasil pemilu legislatif didapatkan. Selain itu, dalam rentang waktu selama pileg ini, PPP juga akan meminta konfirmasi kesediaan dari ketujuh nama yang digadang menjadi bakal capres PPP tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com