DPW Tolak Deklarasi, Pencapresan Suryadharma Ali Terancam Batal

Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Amir Uskara, menyatakan kesepakatan itu didapat setelah hasil rapat internal sejumlah DPW pada Sabtu (8/2/2014) dini hari. "Kami sepakat untuk tidak ada deklarasi dan fokus pada bagaimana pemenangan pileg," ujar Amir saat dijumpai di sela-sela acara Mukernas PPP, Sabtu siang.

Amir menjelaskan, pendeklarasian capres PPP saat ini dinilai akan menyulitkan PPP saat memutuskan untuk berkoalisi, jika tidak memperoleh suara sampai 20 persen. "Kalau nanti terpaksa koalisi, dan hasil bargaining tidak sesuai dengan apa yang dideklarasikan, berarti mementahkan mukernas. Ini tidak baik," ucap Amir.

Sekretaris DPW PPP Sulawesi Selatan, Muhammad Aras, menambahkan sejumlah pengurus wilayah dari awal juga belum sempat menyebut nama siapa pun sebagai kandidat capres. Karena itu, Aras menilai, jika PPP memaksakan diri mendeklarasikan capres tunggal, hal ini justru bertentangan dengan keputusan Mukernas I pada tahun 2012 lalu.

"Di mukernas itu disebutkan bahwa nanti menyebut capres setelah ada hasil Pileg 2014. Kami hanya konsisten pada keputusan mukernas," imbuh Aras.

Aras juga mengakui ada kekhawatiran pengurus daerah akan elektabilitas Suryadharma Ali sebagai kandidat capres. Menurutnya, anggapan bila Suryadharma dideklarasikan saat ini bisa meningkatkan elektabilitas, sama sekali tidak ada jaminan. "Seandainya elektabilitas tinggi, bisa saja diabaikan keputusan lalu dengan ambil patokan bahwa tingkat elektabilitas capres naik setelah deklarasi. Tapi tidak ada jaminan, elektabilitas naik setelah pendeklarasian," kata Aras.

Adapun 26 DPW yang menolak pendeklarasian ini sudah menyampaikan pandangannya pada forum Mukernas II PPP. Hanya ada enam DPW yang sepakat pendeklarasian dilakukan saat ini yakni DPW PPP Bengkulu, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Barat.