Kompas.com - 03/02/2014, 22:18 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dalam konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamia (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut, aktivis 98, Enggartiasto Lukita dan perwakilan dari profesional muda menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dalam konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamia (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut, aktivis 98, Enggartiasto Lukita dan perwakilan dari profesional muda menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Partai Nasdem meminta kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) agar meminta maaf kepada masyarakat karena dianggap tidak dapat memaparkan hasil survei sesuai kenyataan. Tak cukup meminta maaf, Nasdem menyebut LSI pantas untuk membubarkan diri.

Hal itu dikatakan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2014). Patrice dimintai tanggapan rilis survei terakhir LSI bahwa elektabilitas Nasdem berada di urutan bawah.

Menurut Patrice, LSI kerap menyajikan hasil survei yang melenceng dari perkiraan. “Jadi, masyarakat sudah tidak percaya karena kesan tidak independen dan tendensius terlalu ketara. Terkesan sekali memaksakan untuk menggiring opini publik kepada parpol tertentu,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika LSI melakukan survei elektabilitas pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama saat Pilgub DKI dulu. Saat itu, tingkat elektabilitas Jokowi-Ahok hanya 14,4 persen, jauh di bawah elektabilitas pasangan Fauzi Bowo–Nachrowi yang mencapai 43,17 persen. Survei tersebut menyatakan bahwa pasangan Foke–Nara dapat memenangi Pilgub DKI dalam satu putaran.

Selain itu, Patrice menambahkan, banyak kandidat kepala daerah yang menggunakan jasa lembaga yang dipimpin Denny JA itu kalah dalam pilkada. Pasalnya, kata dia, riset yang dilakukan LSI tidak akurat.

Patrice mengaku bahwa Nasdem pernah melakukan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga riset. Hasilnya, kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap LSI di peringkat 11 dari 12 lembaga riset yang disurvei.

“Kalau di Amerika, lembaga survei seperti itu, yang salah memaparkan hasil riset, pasti sudah meminta maaf kepada masyarakat dan membubarkan diri,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, LSI menyebut bahwa ada empat parpol yang terancam tak lolos ambang batas Parlemen sebesar 3,5 persen, salah satunya Nasdem. Keempat partai tersebut, versi LSI, adalah Partai Keadilan Sejahtera (2,2 persen), Partai Nasdem (2 persen), Partai Bulan Bintang (0,7 persen), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,5 persen).

LSI sebelumnya dikritik berbagai pihak setelah mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil Konvensi Demokrat. LSI dinilai tengah menggiring opini publik untuk menguntungkan bakal calon presiden yang diusung Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X