Nasdem: Seharusnya LSI Minta Maaf dan Bubarkan Diri

Kompas.com - 03/02/2014, 22:18 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dalam konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamia (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut, aktivis 98, Enggartiasto Lukita dan perwakilan dari profesional muda menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dalam konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamia (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut, aktivis 98, Enggartiasto Lukita dan perwakilan dari profesional muda menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Partai Nasdem meminta kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) agar meminta maaf kepada masyarakat karena dianggap tidak dapat memaparkan hasil survei sesuai kenyataan. Tak cukup meminta maaf, Nasdem menyebut LSI pantas untuk membubarkan diri.

Hal itu dikatakan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2014). Patrice dimintai tanggapan rilis survei terakhir LSI bahwa elektabilitas Nasdem berada di urutan bawah.

Menurut Patrice, LSI kerap menyajikan hasil survei yang melenceng dari perkiraan. “Jadi, masyarakat sudah tidak percaya karena kesan tidak independen dan tendensius terlalu ketara. Terkesan sekali memaksakan untuk menggiring opini publik kepada parpol tertentu,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika LSI melakukan survei elektabilitas pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama saat Pilgub DKI dulu. Saat itu, tingkat elektabilitas Jokowi-Ahok hanya 14,4 persen, jauh di bawah elektabilitas pasangan Fauzi Bowo–Nachrowi yang mencapai 43,17 persen. Survei tersebut menyatakan bahwa pasangan Foke–Nara dapat memenangi Pilgub DKI dalam satu putaran.

Selain itu, Patrice menambahkan, banyak kandidat kepala daerah yang menggunakan jasa lembaga yang dipimpin Denny JA itu kalah dalam pilkada. Pasalnya, kata dia, riset yang dilakukan LSI tidak akurat.

Patrice mengaku bahwa Nasdem pernah melakukan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga riset. Hasilnya, kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap LSI di peringkat 11 dari 12 lembaga riset yang disurvei.

“Kalau di Amerika, lembaga survei seperti itu, yang salah memaparkan hasil riset, pasti sudah meminta maaf kepada masyarakat dan membubarkan diri,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, LSI menyebut bahwa ada empat parpol yang terancam tak lolos ambang batas Parlemen sebesar 3,5 persen, salah satunya Nasdem. Keempat partai tersebut, versi LSI, adalah Partai Keadilan Sejahtera (2,2 persen), Partai Nasdem (2 persen), Partai Bulan Bintang (0,7 persen), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,5 persen).

LSI sebelumnya dikritik berbagai pihak setelah mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil Konvensi Demokrat. LSI dinilai tengah menggiring opini publik untuk menguntungkan bakal calon presiden yang diusung Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X