Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Seharusnya LSI Minta Maaf dan Bubarkan Diri

Kompas.com - 03/02/2014, 22:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Partai Nasdem meminta kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) agar meminta maaf kepada masyarakat karena dianggap tidak dapat memaparkan hasil survei sesuai kenyataan. Tak cukup meminta maaf, Nasdem menyebut LSI pantas untuk membubarkan diri.

Hal itu dikatakan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2014). Patrice dimintai tanggapan rilis survei terakhir LSI bahwa elektabilitas Nasdem berada di urutan bawah.

Menurut Patrice, LSI kerap menyajikan hasil survei yang melenceng dari perkiraan. “Jadi, masyarakat sudah tidak percaya karena kesan tidak independen dan tendensius terlalu ketara. Terkesan sekali memaksakan untuk menggiring opini publik kepada parpol tertentu,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika LSI melakukan survei elektabilitas pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama saat Pilgub DKI dulu. Saat itu, tingkat elektabilitas Jokowi-Ahok hanya 14,4 persen, jauh di bawah elektabilitas pasangan Fauzi Bowo–Nachrowi yang mencapai 43,17 persen. Survei tersebut menyatakan bahwa pasangan Foke–Nara dapat memenangi Pilgub DKI dalam satu putaran.

Selain itu, Patrice menambahkan, banyak kandidat kepala daerah yang menggunakan jasa lembaga yang dipimpin Denny JA itu kalah dalam pilkada. Pasalnya, kata dia, riset yang dilakukan LSI tidak akurat.

Patrice mengaku bahwa Nasdem pernah melakukan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga riset. Hasilnya, kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap LSI di peringkat 11 dari 12 lembaga riset yang disurvei.

“Kalau di Amerika, lembaga survei seperti itu, yang salah memaparkan hasil riset, pasti sudah meminta maaf kepada masyarakat dan membubarkan diri,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, LSI menyebut bahwa ada empat parpol yang terancam tak lolos ambang batas Parlemen sebesar 3,5 persen, salah satunya Nasdem. Keempat partai tersebut, versi LSI, adalah Partai Keadilan Sejahtera (2,2 persen), Partai Nasdem (2 persen), Partai Bulan Bintang (0,7 persen), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,5 persen).

LSI sebelumnya dikritik berbagai pihak setelah mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil Konvensi Demokrat. LSI dinilai tengah menggiring opini publik untuk menguntungkan bakal calon presiden yang diusung Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com