Partai Nasdem: Banyak Lembaga Survei Diperalat Parpol

Kompas.com - 28/01/2014, 20:12 WIB
Hasil survei Pol-Tracking Institute KOMPAS.COM/Sandro GatraHasil survei Pol-Tracking Institute
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mengeluhkan banyaknya lembaga survei baru yang muncul menjelang penyelenggaraan Pemilu. Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella menilai, banyak lembaga survei diperalat partai politik untuk keuntungannya.

"Kami melihat akhir-akhir ini banyak lembaga survei yang dijadikan kendaraan oleh partai politik tertentu. Namanya pun aneh-aneh sekali. Jelas ini berbahaya," kata Rio dalam "Lembaga Survei Wakili Siapa?" di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Dia mengatakan, pihaknya menolak hasil survei dari lembaga yang hanya dijadikan kendaraan oleh partai politik tertentu. "Lembaga survei yang betul, pasti akan melakukan publikasi dan kajian secara rutin," katanya.

Dia mengatakan, partainya tidak mempersoalkan kehadiran lembaga survei. Hanya, kata dia, lembaga survei harus bekerja sesuai dengan koridor dan prinsip profesionalitas. "Dengan mengedepankan sisi-sisi akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka yang bekerja profesional ini harus diapresiasi," katanya.

Sebelumnya, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat. PKPU itu mengatur secara detail soal survei politik. Dalam regulasi tersebut diatur, lembaga survei harus merilis hasil survei, jajak pendapat atau penghitungan cepat sesuai dengan data yang didapat di lapangan dan bukan hasil rekayasa. Diatur pula, selama masa tenang, lembaga survei tidak boleh mengumumkan hasil survei.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X