Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemberian FPJP untuk Bank Century Tanggung Jawab Bersama"

Kompas.com - 23/01/2014, 06:44 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengambilan keputusan strategis di Bank Indonesia, termasuk soal pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, dilakukan secara kolektif kolegial.

"Tanggung jawab bersama. BI, kan kolektif kolegial," kata mantan pegawai Bank Indonesia Ratna Etchika Amiaty, seusai memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk perkara yang menjerat mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya, Rabu (22/1/2014) malam.

Ratna mengatakan selama pemeriksaan dia hanya ditanya seputar FPJP. Dia menolak menjelaskan lebih lanjut tentang materi pemeriksaan. Perkara yang menjerat Budi Mulya adalah dugaan korupsi dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal pada 2008.

"Banyak (pertanyaan dari penyidik). Saya sampai lupa," ujar tepis Ratna. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara.

Budi telah ditahan di Rutan KPK. Sebelumnya, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain termasuk Wakil Presiden Boediono dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia saat perkara Bank Century menerima FPJP.

Pemeriksaan terhadap Boediono bertujuan menggali informasi seputar proses pengambilan keputusan pemberian FPJP itu. Pertanyaan seputar krisis juga diajukan para penyidik untuk mendapatkan gambaran akurat tentang konteks situasi saat keputusan dibuat.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kesempatan berbeda pernah menyatakan tidak melihat ada situasi krisis ketika Bank Century mendapatkan FPJP. Namun, Boediono mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi ancaman krisis pada Oktober sampai November 2008 bagi perekonomian Indonesia.

Kegagalan sistemik sekecil apapun, kata Boediono, dapat menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Apalagi, pada saat itu Indonesia tidak menerapkan blankeet guarantee yang menjamin semua simpatan nasabah perbankan. Karenanya, kata Boediono, penyelamatan Bank Century merupakan satu-satunya cara agar Indonesia saat itu tak benar-benar mengalami krisis sistemik.

Boediono berkeyakinan, langkah penyelamatan yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan Bank Century merupakan kebijakan yang tepat. Bukti yang dia pakai, Indonesia benar-benar tak mengalami krisis pada 2009 dan perekonomian Indonesia malah terus tumbuh dan pada 2012 angka pertumbuhan itu menempati peringkat kedua di dunia. KPK saat ini mendalami apakah ada penyelewengan terkait dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com