Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Banjir Dimanfaatkan untuk Serang Jokowi-Ahok

Kompas.com - 20/01/2014, 10:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga melihat ada pihak-pihak yang memanfaatkan bencana banjir di DKI Jakarta untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara tidak obyektif. Mereka, kata Eriko, tidak terima dengan tingginya elektabilitas kedua orang itu sebagai calon pemimpin nasional.

"Memang dalam situasi banjir saat ini pastilah Gubernur DKI Jakarta menjadi sasaran. Tentu ini memang kita harus melihat obyektif. Momen ini dimanfaatkan pihak-pihak yang belum menerima dengan baik Pak Jokowi-Ahok," ucap Eriko saat dihubungi, Senin (20/1/2014).

Eriko berpendapat, pascakepemimpinan Jakarta, Jokowi-Ahok telah memenuhi harapan masyarakat sehingga sangat berpengaruh pada tingginya elektabilitas keduanya. Namun, ia mengakui Jokowi-Ahok memang belum menyelesaikan permasalahan di Jakarta.

"Permasalahan Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 15 bulan," katanya.

Eriko menambahkan, Jokowi berusaha mempercepat program yang sudah diputuskan sejak lama, seperti pengerukan Waduk Pluit dan Ria Rio, pembuatan sumur resapan, serta normalisasi dan penyodetan Sungai Ciliwung.

Meski demikian, kata dia, persoalan di Ibu Kota tak akan selesai jika hanya Pemprov DKI Jakarta yang bekerja. Pasalnya, penanganan banjir memerlukan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten di luar Jakarta yang dikoordinasikan pemerintah pusat.

Seperti diberitakan, pascabanjir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah di Ibu Kota, berbagai pernyataan miring soal kinerja Jokowi-Ahok muncul. Salah satunya disampaikan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang menilai aksi blusukan Jokowi sia-sia.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta Jokowi untuk meminta maaf kepada warga Jakarta karena belum bisa menuntaskan masalah banjir. Meski Jokowi telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi banjir, menurut Amien, hal itu tidak cukup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com