Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 292 Pelanggaran Kebebasan Beragama Sepanjang 2013

Kompas.com - 16/01/2014, 19:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institut mencatat ada 222 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama sepanjang tahun 2013. Di dalam 222 peristiwa itu, terjadi 292 tindakan.

"Ini artinya sikap intoleransi yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2013 masih cukup tinggi," kata peneliti Setara Institut Bonar Tigor dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Wilayah yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Jawa Barat dengan angka 80 peristiwa pelanggaran. Bonar menjelaskan, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Jawa Barat menjadi wilayah terbanyak melakukan pelanggaran.

Pertama, menurutnya, memang terdapat banyak kelompok intoleran yang berada di Jawa Barat. Kedua, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia sehingga kemungkinan terjadinya intoleransi besar.

Ketiga, terdapat kepentingan-kepentingan politik tertentu yang sengaja memancing penduduk Jawa Barat untuk bersikap intoleran. "Di Jawa Barat, Islamnya masih sangat kental, dan banyak parpol berkampanye menggunakan itu untuk mendulang suara," jelasnya.

Tertinggi kedua adalah Jawa Timur, yakni 29 peristiwa pelanggaran. Peringkat ketiga diduduki Ibukota DKI Jakarta dengan angka 20 peristiwa pelanggaran.

"Ini menarik karena banyak orang menganggap, dengan terpilihnya Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat intoleransi di Jakarta akan menurun," jelasnya.

Sementara di luar Pulau Jawa, pelanggaran paling banyak terjadi di Sumatera Utara dengan jumlah pelanggaran 15 kali, dan Sulawesi Selatan 12 kali.

Bonar menjelaskan, angka ini turun dibandingkan riset yang dilakukan Setara pada tahun 2012 lalu. Namun angka pelanggaran ini dinilainya masih sangat tinggi, yaitu rata-rata 18,5 peristiwa dan 24,33 tindakan setiap bulannya.

"Kalau lihat angka semata, kita akan misleading. Karena ini tidak signifikan. Wilayah sebaran tertinggi tidak masih tidak berubah. Belum lagi ada daerah yang semula tidak terjadi intoleransi, kini mulai muncul Intoleransi disana," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com