Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Sekjen ESDM Jadi Tersangka, Ini Komentar Jero Wacik

Kompas.com - 16/01/2014, 16:08 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyerahkan penanganan kasus dugaan menerima suap mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jero bakal mengikuti proses hukum.

"Saya dengar iya. Jadi begini, kita serahkan kepada KPK. Itu sudah ranah hukum, kita ikuti prosesnya," Kata Jero di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Hal itu dikatakan Jero ketika dimintai tanggapan penetapan tersangka Waryono dengan dugaan menerima pemberian hadiah atau janji (gratifikasi) terkait kasus di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Menurut Jero, Waryono sudah pensiun dari Kementerian ESDM sejak Desember 2013. Kementerian ESDM juga sudah memilih sekjen baru.

"Beliau bekerja 41,5 tahun dan kemarin keppresnya sudah keluar dan diucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama 41,5 tahun. Itu (pensiun) sudah terjadi bulan Desember kalau enggak salah," ujar Jero.

Mengenai uang yang diduga diterima Waryono, Jero mengaku tidak tahu-menahu. Dia juga menyerahkan kepada KPK mengenai asal-usul uang 200.000 dollar AS yang ditemukan penyidik saat menggeledah ruangan kerja Sekjen ESDM beberapa waktu lalu.

Menurut Jero, sulit untuk mengawasi satu per satu semua pegawai yang ada di Kementerian ESDM. "Loh kan itu serahkan kepada KPK saja, ada 7.000 orang di Kementerian ESDM," sambung Jero.

Meski demikian, dia mengklaim bahwa pengawasan internal di Kementerian ESDM telah berjalan selama ini. Ada inspektur jenderal, pengawasan eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengaudit pengelolaan keuangan di Kementerian ESDM.

"Tapi kali ini kan ada kasus. Kasus ini di luar urusan laporan keuangan Kementerian ESDM. Kasus ini, kasus orang ya," ucapnya.

Petinggi Partai Demokrat ini enggan disebut kecolongan karena ada mantan pegawai Kementerian ESDM yang jadi tersangka KPK. Saat ditanya mengenai kesiapannya jika suatu saat nanti dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi Waryono, Jero menjawab, "Jangan pakai kalau-kalaulah."

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com