Kompas.com - 16/01/2014, 11:07 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers di Halim Perdanakusuma KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers di Halim Perdanakusuma
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/1/2014). Sidang Kabinet kali ini membahas tiga hal, yakni pengelolaan ekonomi, kesiapan menghadapi Pemilihan Umum 2014, serta penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Ada tiga agenda yang akan kita bahas, pertama adalah pengelolaan ekonomi kita, kedua kesiapan menghadapi dan sekaligus menyukseskan pemilu sesuai amanah undang-undang, ketiga berkaitan dengan penanganan bencana yang tengah kita lakukan,” kata Presiden saat membuka sidang.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Boediono, para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Ekonomi Chatib Basri, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Kooperasi dan UKM Syarif Hasan, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif serta Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Andi Eka Sakya.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan agar jajaran kementerian bidang perekonomian berupaya keras menjaga stabilitas harga pangan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Kita akan dengar nanti dari Menko Perekonomian tentang perkembangan perekonomian terkini,” kata Presiden.

Mengenai persiapan pemilu, Presiden meminta Mendagri mempresentasikan tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam menyukseskan Pemilu 2014 nanti.

“Kita tahu ada KPU sebagai sebuah lembaga yang mandiri, independen, dan mereka bertanggung jawab melakukan pemilu, tapi undang-undang mengamanatkan ada tugas dan kewajiban oleh pihak lain, termasuk pemerintah,” kata SBY.

Selanjutnya, untuk masalah penanganan bencana, Kepala Negara meminta BNPB melaporkan perkembangan terakhir mengenai banjir di sejumlah wilayah di Indonesia dan bencana erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatra Utara.

Selain itu, Presiden meminta perwakilan BMKG untuk memaparkan perkiraan iklim dan cuaca selama satu hingga empat bulan ke depan. “Dengan demikian kita, pemerintah, bisa lebih siap dan lakukan antisipasi. Ketika bencana datang respons cepat dan tepat,” katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X