Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah JK Taklukkan Banjir Cengkareng

Kompas.com - 16/01/2014, 10:11 WIB


KOMPAS.com - Hari itu Jusuf Kalla (JK) benar-benar kesal. Pasalnya, sudah beberapa hari ia menyaksikan tayangan televisi, ratusan pesawat tertunda lepas landas dan mendarat. Para penumpang di terminal-terminal Bandara Soekarno-Hatta terlunta tak tentu arah.

Pangkal soal adalah banjir di jalan menuju bandara yang menyebabkan kendaraan tidak bisa lewat. Jalan alternatif melalui Tangerang juga mengalami kemacetan total karena di mana-mana air menggenangi jalan lebih dari semeter.

Kalkulasi dagang JK bereaksi. Ia menghubungi salah seorang pejabat dengan menanyai berapa kerugian negara per hari akibat penundaan pendaratan dan keberangkatan semua pesawat. Pejabat yang ditanya, tak mampu menjawab. JK pun kian bereaksi, kalau hitungan simpel seperti itu saja tidak bisa dilakukan, ya, pantas saja kondisi ini terus menerus terjadi tiap musim hujan datang. Pasti tidak ada upaya perbaikan.

JK langsung mengontak pejabat yang memiliki otoritas di bidang infrastruktur. Mengapa setiap musim hujan, selalu saja banjir ke bandara. Dan kawasan banjir itu, selalu di tempat yang sama setiap tahun. “Kok tidak ada upaya untuk mengatasinya. Ada apa sesungguhnya di sana. Di mana masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya,” desak JK.

Yang ditanya mulai memberikan alasan. Sejurus kemudian, Sang Pejabat menerangkan secara teoritis.

JK langsung memotong pembicaraan. “Kalau sekedar teori, kan sudah lama mesitnya anda selesaikan itu, sebab kejadian ini selalu terjadi. Jangan lagi pakai alasan teori sekarang. Yang dibutuhkan publik adalah bagaimana mengatasi kebanjiran di bandara agar orang bisa tiba dan berangkat sesuai jadwal yang ditentukan. Ini ekonomi terganggu sekali karena banjir ini. Coba lihat apa yang terjadi di bandara kita sekarang. Orang bisa mengamuk nantinya.”

Tak puas dengan itu, JK langsung bertanya, “berapa jumlah mesin pompa yang ada di daerah banjir yang terpasang sekarang?”

“Ada dua pak,” kata Pak Pejabat.

“Ya, bagaimana mungkin anda bisa mengatasi banjir kalau begitu. Dua buah pompa tidak akan mungkin bisa menyedot air yang mengalir deras dan banyak. Saya tidak mau tahu caranya, anda cari pompa sebanyaknya dan letakkan sekarang juga di sana. Saya akan kunjungi kawasan tersebut jam 5 sore ini,” perintah JK tak sabar.

Pejabat tentu saja segera bereaksi sebelum JK tiba sore hari di lokasi banjir. Perintah bos jadi mutlak dijalankan. Apalagi, disertai dengan marah. Tak ada pilihan bagi Sang Pejabat hari itu. Teori pun tidak laku di mata JK.

Benar juga, JK datang di lokasi banjir. Saat itu, genangan air sudah mulai habis. JK langsung tersenyum lebar. Soalnya, pompa-pompa yang didatangkan Sang Pejabat sudah berjalan sejak beberapa jam sebelum kedatangan JK di lokasi.

“Nah, mengapa selama ini, tahun demi tahun, anda tidak berpikir praktis seperti ini. Kan anda tahu bulan berapa hujan di Jakarta ini. Curahannya pun anda bisa perkirakan. Ya, pada saat itu, siapkan dong pompa. Kalau jauh hari sebelumnya anda siap seperti ini, tidak perlu negara kita mengalami kerugian karena bandara tidak berfungsi,” tegas JK.

Balik dari lokasi banjir, JK mulai menyusun rencana. Ini adalah tahun terakhir bandara mengalami banjir. JK langsung menghubungi lagi pejabat di bidang sarana dan prasarana untuk segera membangun jalan layang di lokasi banjir tersebut. Biar hujan sederas bagaimana pun, tidak akan meninggalkan genangan di kawasan banjir tersebut.

Sang Pejabat memberitahu JK bahwa kawasan banjir tersebut tidak bisa dibangun apa pun karena itu menyangkut kawasan hutan lindung. Kalau dibangun jembatan atau jalan layang maka pasti sejumlah areal kawasan lindung tersebut diambil.

JK bertanya, “Siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan itu semua?’

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com