Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diskusi di UI, Anis Matta Dicecar soal Platform PKS

Kompas.com - 07/01/2014, 14:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com — Sejumlah peneliti Universitas Indonesia mencecar Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta soal platform PKS dalam diskusi di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/1/2014). Para peneliti ini mempertanyakan arah pemikiran PKS yang dinilai pro-Amerika Serikat dalam sejumlah kebijakan terkait kesejahteraan individu yang diusung Anis Matta.

Peneliti FISIP UI, Edi Prasetyo, menilai, PKS kini tengah mengalami kegalauan luar biasa dalam menyandingkan antara cita-cita dan realitas. Pilihan konsep PKS tentang negara maju yang minimalis, sebutnya, sangat liberal. Dia mengatakan, satu-satunya negara yang bisa maju dengan konsep yang minimalis dan pragmatis dengan mengedepankan kesejahteraan individu dan kebebasan hanyalah Amerika Serikat.

"Ide gagasan itu selalu dikritik. Agak mengejutkan ketika PKS mengedepankan gagasan seperti ini," ujar Edi.

PKS, lanjutnya, juga perlu menentukan sikap dalam menampilkan diri sebagai partai Islam.

"Apakah ini Islam berbasis nilai apa kultural. Perdebatannya masih seputar platform," ungkap Edi.

Peneliti FISIP UI lainnya, Mahmud Syalton, pun mempertanyakan pemikiran PKS yang dinilainya menjurus pada neoliberalisme. "Apa betul sekarang PKS pro-Amerika, kenapa AS dijadikan role model? Ini sangat beda dengan platform PKS selama ini," ungkap Mahmud.

Menurutnya, sejumlah kader PKS juga tidak lagi anti-terhadap perayaan agama lain. Mahmud menyebutkan, politisi PKS Fahri Hamzah kini sudah mulai mengucapkan Selamat Natal. Demikian juga dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang merupakan kader PKS, kini tak lagi canggung berfoto dalam perayaan Natal.

"Apakah ini tidak membingungkan? Padahal, selama ini, PKS kental sebagai partai Islam dan telanjur masuk ke liqo (perkumpulan). Saya kaget PKS kemudian tidak Islami," kata Mahmud.

Mencari bentuk ideal

Menanggapi pertanyaan itu, Anis Matta mengaku saat ini memang belum ada format yang ideal untuk dijadikan sebagai platform PKS dalam membentuk sebuah negara ideal. PKS, lanjutnya, masih melakukan komparasi dari beberapa model yang diterapkan negara-negara lain.

"Kami sedang mencari model. Dalam proses pencarian ini, ada proses komparasi. Indonesia sedang belajar dari semua model ini. Bisa saja dalam perbandingan itu muncul negara tertentu sebagai negara yang kita layak tiru dalam beberapa hal, bukan model penuh," kata Anis.

Anis pun menjelaskan konsep negara ideal tidak pernah dituliskan dalam Al Quran karena dipengaruhi dimensi ruang dan waktu.

"Islam pun tidak pernah menyebutkan ini benar dan itu salah. Islam adalah jalan tengah," kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Nasional
KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

Nasional
Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Nasional
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com