Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Merasa Dihukum oleh Publik

Kompas.com - 04/01/2014, 13:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat merasa dihukum berat oleh publik sehingga sulit meningkatkan elektabilitasnya. Penyebabnya adalah deretan kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai penguasa tersebut.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan, besarnya sorotan publik pada partainya merupakan risiko sebagai partai politik yang menang dalam Pemilihan Umum 2009. Ia yakin, pada waktunya, kepercayaan publik pada Demokrat akan meningkat secara perlahan.

"Kita akui merasa dapat hukuman publik yang luar biasa. Memang ada oknum Demokrat yang korupsi, tapi kita yakin publik akan kembali percaya," kata Hayono, di Jakarta, Sabtu (4/1/2013).

Pada 2014, kata Hayono, seluruh mesin partainya akan semakin gencar mengupayakan peningkatan elektabilitas. Meski begitu, ia sadar upaya itu tak akan tercapai dengan mudah. Pasalnya, sorotan publik yang kecewa pada Demokrat masih ada dan jelas terasa.

"Bukan pekerjaan yang mudah bagi Partai Demokrat karena elektabilitas kami sedang turun. Namun, kita percaya diri, tetap menjaga komitmen, kami yakin pada saatnya nanti akan ada kenaikan," pungkasnya.

Seperti diketahui, elektabilitas Demokrat terus merosot setelah sejumlah petingginya terjerat kasus korupsi. Di antaranya adalah mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Sederet kasus korupsi di Demokrat akhirnya juga menciptakan kegaduhan di internal partai tersebut. Buntutnya, partai koalisi pendukung pemerintah mulai tidak solid, dan sorotan publik ke Demokrat juga semakin sinis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com