Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transaksi Mencurigakan Meningkat di Setiap Tahun Politik

Kompas.com - 03/01/2014, 16:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa ada fenomena peningkatan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dan transaksi keuangan tunai (TKT) pada masa-masa menjelang pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. Seluruh transaksi itu umumnya mengalir dari penyedia jasa keuangan terhadap peserta pemilu atau pemilukada.

Kepala PPATK, M Yusuf, mengatakan, tren laporan TKM di tahun politik meningkat. Di periode sebelumnya, pada 2004 ke 2005 peningkatan laporan TKM itu mencapai 145 persen dan pada 2008 ke 2009 meningkat sebesar 125 persen.

"Dilihat dari pola laporan TKT peserta pemilukada, terlihat ada kecenderungan yang semakin meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah dan frekuensi transaksi keuangan tunai masing-masing peserta sebelum terpilih sebagai eksekutif," kata Yusuf, saat menyampaikan catatan akhir tahun, di Gedung PPATK, Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Kondisi berbeda terjadi pada pemilihan umum anggota legislatif. Yusuf menegaskan, jumlah dan frekuensi transaksi keuangan tunai para peserta tidak hanya meningkat saat kegiatan pemilu legislatif, tetapi terus meningkat dalam periode setelah pemilihan. Mengenai polanya, PPATK mengendus transaksi itu menggunakan pola structuring yang menggunakan rekening peserta pemilu atau pemilukada untuk menampung sumbangan. Adapun untuk calon petahana yang kembali mencalonkan diri, sumbangan biasanya datang dari rekanan Pemda atau BUMD.

"Pola-pola transaksi tersebut mempunyai indikasi pelanggaran yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan dan potensi tindak pidana asal serta pencucian uang," ujarnya.

Meski begitu, untuk Pemilu 2014, Yusuf yakin tak ada transaksi perbankan yang digelontorkan untuk mendukung salah satu jago yang menjadi peserta. PPATK diakuinya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membendung kejahatan perbankan di tahun politik kali ini.

Hal itu ia sampaikan untuk menepis kekhawatiran publik bahwa kejahatan perbankan semisal skandal Century akan kembali terjadi di tahun politik kali ini. Terlebih, saat Bank Indonesia dikabarkan siap menggelontorkan dana lebih dari Rp 1 triliun untuk Bank Permata yang dulu bernama Bank Century.

"Kalau dulu terjadi mungkin karena lalai, tapis sekarang saya pikir tak akan terjadi. Rasanya bodoh sekali negara ini kalau kejahatan perbankan seperti itu kembali terjadi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com