Kompas.com - 02/01/2014, 12:38 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dinilai masih belum menemukan nilai jualnya di mata publik meski pada bulan Januari 2014 ini akan ada debat antar-11 peserta konvensi. Anggota Komite Konvensi, Effendi Ghazali, mengusulkan penyisihan peserta konvensi dilakukan secara berkala.

"Sebaiknya nanti ada penyisihan kalau melihat pengalaman beberapa bulan ini yang tidak menarik. Dari 11 peserta konvensi ini, misalnya, dilakukan penyisihan setiap kali hasil survei dikeluarkan," ujar Effendi saat dihubungi, Kamis (2/1/2014).

Survei konvensi akan dilakukan sebanyak tiga kali. Setiap hasil survei keluar, kata Effendi, penyisihan harus dilakukan.

"Misalkan dari yang 11 orang, menjadi 8 orang, kemudian 4 orang, dan akhirnya menjadi satu orang," tutur Effendi.

Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia ini menyatakan, penyisihan yang selalu terjadi ini akan membuat setiap kandidat merasakan semangat kompetisi. Selain itu, Effendi meyakini sajian konvensi akan semakin menarik berkat adanya kontestasi.

"Walaupun Demokrat sudah menyatakan tak akan ada penyisihan, tapi saya akan usulkan dalam rapat komite besok," ucap Effendi.

Untuk mendukung usulan penyisihan ini, Effendi pun meminta agar hasil survei selalu dibuka kepada publik.

Seperti diberitakan, pelaksanaan Konvensi Capres Partai Demokrat mendapat kritik karena dianggap tidak populer. Berdasarkan survei yang dilakukan Founding Fathers House (FFH) pada 9 Oktober-9 November 2013, sebanyak 76 persen responden mengaku tidak tahu bahwa Partai Demokrat sedang melakukan konvensi. 

Hal senada juga terungkap dalam survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) awal Desember 2013 lalu. Sebanyak 83,1 persen responden mengaku tidak mengetahui ajang penjaringan calon presiden partai SBY itu. Hanya16,9 persen masyarakat yang tahu Konvensi Capres Partai Demokrat. Peneliti CSIS, Tobias Basuki, mengatakan, survei ini menunjukkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan konvensi. Padahal, Konvensi Demokrat ini sejatinya dilakukan untuk mengembalikan citra partai yang telah tersandung dalam banyak kasus korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Nasional
Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

Nasional
KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Nasional
Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa 'Titipan'

KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa "Titipan"

Nasional
DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

Nasional
KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

Nasional
Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Nasional
Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Nasional
Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Nasional
Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Nasional
Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Nasional
Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.