Kompas.com - 28/12/2013, 20:57 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, merupakan tokoh bangsa yang meletakkan dasar penting bagi perkembangan Indonesia.

Salah satu nilai dasar yang selalu ditanamkan Gus Dur yakni kemajemukan. "Gus Dur lah yang meletakkan dasar bagi kemajemukan. Di sinilah salah satu kekuatan almarhum. Oleh karena itu beliau patut dikenang," kata Akbar ketika menghadiri Haul Gus Dur Keempat, Sabtu (28/12/2013).

Kegiatan Haul tersebut diselenggarakan di kediaman Gus Dur yang terletak di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut diisi dengan istighosah dan pembacaan satu juta Surat Al Ikhlas.

Akbar menambahkan, nilai kemajemukan yang ditanamkan Gus Dur merupakan modal Indonesia untuk dapat bersaing di masa yang akan datang. "Kemajemukan itu adalah salah satu sumber kemajuan bangsa," ujarnya.

Dari pantauan Kompas.com, ribuan jamaah nampak memadati kegiatan tersebut. Mereka datang dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Selain masyarakat, tampak hadir sejumlah tokoh seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Wakil Dubes AS untuk Indonesia Kristen Bauer, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Selain itu, hadir pula Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, tokoh agama Frans Magnis Suseno dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X