Kompas.com - 21/12/2013, 16:38 WIB
Tersangka Ratu Atut Chosiyah meninggalkan ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (20/12). Gubernur Banten tersebut langsung ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lebak Banten. KOMPAS/Lucky PransiskaTersangka Ratu Atut Chosiyah meninggalkan ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (20/12). Gubernur Banten tersebut langsung ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lebak Banten.
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten Danhil Anzar menyebut Partai Golkar berdosa besar di Banten. Menurutnya, Golkar paling bertanggung jawab karena menciptakan pasar politik oligopoli di tanah jawara tersebut.

“Tentu dosa seharusnya memang ditanggung semua partai yang terlibat, tapi dosa yang paling besar harusnya ditanggung Golkar. Golkar-lah yang menciptakan pasar politik di Banten jadi oligopoli. Siapa yang jadi oligopolinya, keluarga Atut,” kata Danhil di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Oligopoli adalah bentuk pasar dengan beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran, atau penawaran satu jenis barang yang dikuasai beberapa perusahaan.

Danhil mengatakan, sebagian besar keluar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi politikus Partai Golkar. Mereka kemudian menguasai sendi-sendi pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga legislatif.

“Golkar memanfaatkan dinasti ini bagi kepentingan mereka. Dinasti ini juga memanfaatkan Golkar,” sambungnya.

Dia menuturkan, pasar politik oligopoli di Banten ini mulai terbentuk sejak 2001, atau ketika ayah Atut, Chasan Sochib, berkuasa. Menurut Danhil, Chasan yang berkuasa saat itu memaksakan anaknya untuk menjadi penguasa di Banten.

“Yang kita enggak pernah kenal sama sekali dulu, yang namanya Ratu Atut, tiba-tiba menjadi wakil gubernur. Jangankan disuruh pidato, dia enggak punya kapasitas itu,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah menjadi gubernur, sekitar 2006, lanjut Danhil, Atut mulai mengikuti jejak orangtuanya dengan memasukkan keturunan atau anggota keluarganya dalam jajaran pemerintahan maupun legislatif di Banten.

“Mereka miskin integritas, miskin kapasitas, track record, rekam jejak di ranah publik, rata-rata miskin. Kasus Walkot Serang, Tubagus Chaerul Jaman, pidato saja enggak bisa. Menghadapi wartawan enggak akan berani, miskin kapasitas, miskin rekam jejak bekerja di ranah publik, mengapa bisa terjadi, karena Golkar membiarkan dimonopoli keluarga ini,” ucap Danhil.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari menyebut tudingan tersebut berlebihan. Menurutnya, pemerintahan Atut dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno itu merupakan tanggung jawab koalisi yang mengusungnya, bukan hanya tanggung jawab Golkar.

“Itu tanggung jawab koalisi, dan jangan dilupakan bahwa kita menerapkan demokrasi langsung, partisipasi publik besar,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan kalau pasangan Atut-Rano juga didukung partai besar lainnya, yakni PDI Perjuangan. Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini pun tidak menampik ada manuver partai lain yang memanfaatkan kasus Atut.

“Atut dan Rano hasil koalisi dukungan partai juga, terlalu simplistis salahkan Golkar saja. Saat itu kemenangan mutlak diperoleh, kalau dibilang kesalahan, ya jadinya kolektif,” kata Hajriyanto.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.