Kompas.com - 21/12/2013, 16:38 WIB
Tersangka Ratu Atut Chosiyah meninggalkan ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (20/12). Gubernur Banten tersebut langsung ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lebak Banten. KOMPAS/Lucky PransiskaTersangka Ratu Atut Chosiyah meninggalkan ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (20/12). Gubernur Banten tersebut langsung ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lebak Banten.
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten Danhil Anzar menyebut Partai Golkar berdosa besar di Banten. Menurutnya, Golkar paling bertanggung jawab karena menciptakan pasar politik oligopoli di tanah jawara tersebut.

“Tentu dosa seharusnya memang ditanggung semua partai yang terlibat, tapi dosa yang paling besar harusnya ditanggung Golkar. Golkar-lah yang menciptakan pasar politik di Banten jadi oligopoli. Siapa yang jadi oligopolinya, keluarga Atut,” kata Danhil di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Oligopoli adalah bentuk pasar dengan beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran, atau penawaran satu jenis barang yang dikuasai beberapa perusahaan.

Danhil mengatakan, sebagian besar keluar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi politikus Partai Golkar. Mereka kemudian menguasai sendi-sendi pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga legislatif.

“Golkar memanfaatkan dinasti ini bagi kepentingan mereka. Dinasti ini juga memanfaatkan Golkar,” sambungnya.

Dia menuturkan, pasar politik oligopoli di Banten ini mulai terbentuk sejak 2001, atau ketika ayah Atut, Chasan Sochib, berkuasa. Menurut Danhil, Chasan yang berkuasa saat itu memaksakan anaknya untuk menjadi penguasa di Banten.

“Yang kita enggak pernah kenal sama sekali dulu, yang namanya Ratu Atut, tiba-tiba menjadi wakil gubernur. Jangankan disuruh pidato, dia enggak punya kapasitas itu,” katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah menjadi gubernur, sekitar 2006, lanjut Danhil, Atut mulai mengikuti jejak orangtuanya dengan memasukkan keturunan atau anggota keluarganya dalam jajaran pemerintahan maupun legislatif di Banten.

“Mereka miskin integritas, miskin kapasitas, track record, rekam jejak di ranah publik, rata-rata miskin. Kasus Walkot Serang, Tubagus Chaerul Jaman, pidato saja enggak bisa. Menghadapi wartawan enggak akan berani, miskin kapasitas, miskin rekam jejak bekerja di ranah publik, mengapa bisa terjadi, karena Golkar membiarkan dimonopoli keluarga ini,” ucap Danhil.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari menyebut tudingan tersebut berlebihan. Menurutnya, pemerintahan Atut dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno itu merupakan tanggung jawab koalisi yang mengusungnya, bukan hanya tanggung jawab Golkar.

“Itu tanggung jawab koalisi, dan jangan dilupakan bahwa kita menerapkan demokrasi langsung, partisipasi publik besar,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan kalau pasangan Atut-Rano juga didukung partai besar lainnya, yakni PDI Perjuangan. Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini pun tidak menampik ada manuver partai lain yang memanfaatkan kasus Atut.

“Atut dan Rano hasil koalisi dukungan partai juga, terlalu simplistis salahkan Golkar saja. Saat itu kemenangan mutlak diperoleh, kalau dibilang kesalahan, ya jadinya kolektif,” kata Hajriyanto.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Nasional
Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Nasional
52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

Nasional
Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Nasional
Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Nasional
UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

Nasional
Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Nasional
Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Nasional
Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X