Kompas.com - 21/12/2013, 16:38 WIB
Tersangka Ratu Atut Chosiyah meninggalkan ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (20/12). Gubernur Banten tersebut langsung ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lebak Banten. KOMPAS/Lucky PransiskaTersangka Ratu Atut Chosiyah meninggalkan ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (20/12). Gubernur Banten tersebut langsung ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lebak Banten.
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten Danhil Anzar menyebut Partai Golkar berdosa besar di Banten. Menurutnya, Golkar paling bertanggung jawab karena menciptakan pasar politik oligopoli di tanah jawara tersebut.

“Tentu dosa seharusnya memang ditanggung semua partai yang terlibat, tapi dosa yang paling besar harusnya ditanggung Golkar. Golkar-lah yang menciptakan pasar politik di Banten jadi oligopoli. Siapa yang jadi oligopolinya, keluarga Atut,” kata Danhil di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Oligopoli adalah bentuk pasar dengan beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran, atau penawaran satu jenis barang yang dikuasai beberapa perusahaan.

Danhil mengatakan, sebagian besar keluar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi politikus Partai Golkar. Mereka kemudian menguasai sendi-sendi pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga legislatif.

“Golkar memanfaatkan dinasti ini bagi kepentingan mereka. Dinasti ini juga memanfaatkan Golkar,” sambungnya.

Dia menuturkan, pasar politik oligopoli di Banten ini mulai terbentuk sejak 2001, atau ketika ayah Atut, Chasan Sochib, berkuasa. Menurut Danhil, Chasan yang berkuasa saat itu memaksakan anaknya untuk menjadi penguasa di Banten.

“Yang kita enggak pernah kenal sama sekali dulu, yang namanya Ratu Atut, tiba-tiba menjadi wakil gubernur. Jangankan disuruh pidato, dia enggak punya kapasitas itu,” katanya.

Setelah menjadi gubernur, sekitar 2006, lanjut Danhil, Atut mulai mengikuti jejak orangtuanya dengan memasukkan keturunan atau anggota keluarganya dalam jajaran pemerintahan maupun legislatif di Banten.

“Mereka miskin integritas, miskin kapasitas, track record, rekam jejak di ranah publik, rata-rata miskin. Kasus Walkot Serang, Tubagus Chaerul Jaman, pidato saja enggak bisa. Menghadapi wartawan enggak akan berani, miskin kapasitas, miskin rekam jejak bekerja di ranah publik, mengapa bisa terjadi, karena Golkar membiarkan dimonopoli keluarga ini,” ucap Danhil.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari menyebut tudingan tersebut berlebihan. Menurutnya, pemerintahan Atut dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno itu merupakan tanggung jawab koalisi yang mengusungnya, bukan hanya tanggung jawab Golkar.

“Itu tanggung jawab koalisi, dan jangan dilupakan bahwa kita menerapkan demokrasi langsung, partisipasi publik besar,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan kalau pasangan Atut-Rano juga didukung partai besar lainnya, yakni PDI Perjuangan. Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini pun tidak menampik ada manuver partai lain yang memanfaatkan kasus Atut.

“Atut dan Rano hasil koalisi dukungan partai juga, terlalu simplistis salahkan Golkar saja. Saat itu kemenangan mutlak diperoleh, kalau dibilang kesalahan, ya jadinya kolektif,” kata Hajriyanto.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X