Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, Petinggi Demokrat Beri Nilai Jelek untuk Ruhut

Kompas.com - 11/12/2013, 14:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sepak terjang politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kembali mendapat sorotan negatif dari petinggi partai tersebut. Kali ini, kritik keluar dari anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok.

Menurut Mubarok, Ruhut hanya pemain sinetron yang berpolitik. Karena itu, ia tak heran apabila anggota Komisi III DPR itu sering membuat gaduh dan menuai kontroversi.

"Ruhut itu pemain sinetron. Dalam berpolitik, dia suka berperan sebagai pemain sinetron," kata Mubarok saat dijumpai di sela-sela acara seminar politik kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok

Mubarok mengaku tak paham alasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Ruhut sebagai juru bicara. Sebab, sikap yang ditunjukkan Ruhut lebih banyak memberikan gangguan ketimbang manfaat untuk Demokrat.

"Menurut penilaian umum tentu (sikap Ruhut) tidak pas, tapi kadang diperlukan," pungkasnya.

Sebelumnya, penilaian negatif juga sempat dilontarkan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat TB Silalahi. Ia mengaku prihatin dengan sikap yang kerap ditunjukkan oleh Ruhut yang gagal memberikan contoh baik kepada kader internal dan masyarakat.

TB Silalahi menegaskan, seharusnya Ruhut mampu menguasai emosinya dan mengintrospeksi diri. Ia khawatir, lama-kelamaan sikap-sikap dari Ruhut ini akan semakin mengganggu citra Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Ruhut Sitompul begitu populer dengan pembawaan dan gaya bicaranya yang keras. Untuk hal-hal tertentu, ia bahkan berani mengeluarkan serangan terbuka untuk pihak yang kontra pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa hari lalu, Ruhut diadukan ke Polda Metro Jaya dan Badan Kehormatan DPR oleh pengamat politik Boni Hargens dengan tuduhan penghinaan rasial. Saat didesak meminta maaf, Ruhut justru menolak dan mengancam akan melaporkan balik Boni dengan tuduhan penghinaan kepada Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com