Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Ahok Diundang ke Rumah Megawati?

Kompas.com - 09/12/2013, 17:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sidarto Danusubroto mengatakan, tak ada yang spesial dalam pertemuan makan siang antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan sejumlah tokoh, termasuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Apa alasan Megawati mengundang Basuki yang merupakan kader Partai Gerindra itu?

"Dia ini orangnya liberal. Bagaimana ya bicaranya, tidak seperti biasanya," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Ketika itu, Sidarto ditanya soal alasan tak adanya petinggi Gerindra lain yang diundang Megawati ke acara itu. Megawati justru mengundang Basuki dan beberapa tokoh seperti Komarudin Hidayat dan Teten Masduki. Sidarto menceritakan, tidak ada pembicaraan yang bersifat politis dalam pertemuan itu. Pertemuan berlangsung hangat lantaran cerita-cerita yang dilontarkan Basuki.

"Dia kocak. Dia kan orangnya petarung. Bagaimana dia menangani, caranya menaklukan publik. Kalau Jokowi dengan humble, kalau ini dengan gaya setengah preman. Ha-ha-ha," puji Sidarto.

Menurut Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini, baik Jokowi maupun Basuki adalah dua tokoh Ibu Kota yang saling melengkapi. Kekompakan Jokowi-Basuki pun terlihat dari cara mereka mengatasi masalah pedagang kaki lima di Tanah Abang, normalisasi waduk, hingga masalah kartu kesehatan.

"Mereka saya lihat couple yang bagus sekali," tutur Sidarto.

Seperti diberitakan, Megawati mengundang sejumlah tokoh ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, pada Minggu (9/12/2013). Pertemuan itu menimbulkan spekulasi adanya pembicaraan soal pemilihan presiden. PDI Perjuangan mempersiapkan tiga skenario yakni mengajukan Megawati-Jokowi, Jokowi dengan kader internal PDI Perjuangan lain, dan Jokowi dengan kader eksternal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com