Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Pemberantasan Korupsi Fokus pada 4 Sektor

Kompas.com - 09/12/2013, 17:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap fokus pemberantasan korupsi tidak hanya kepada penindakan, namun juga pencegahan. Celah yang membuka peluang terjadinya korupsi harus ditutup.

"Memberantas korupsi bukan hanya sebuah aksi membawa koruptor ke meja pengadilan. Kita juga harus berhasil meniadakan sumber dan peluang terjadinya korupsi," kata Presiden saat acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Acara tersebut dihadiri para duta besar negara sahabat, jajaran kabinet, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, para kepala daerah, dan ratusan undangan lain.

Dalam pidatonya, Presiden berharap aparat penegak hukum fokus dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di empat sektor. Pertama, korupsi pengadaan barang dan jasa di eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun daerah.

Kedua, kata SBY, korupsi dalam pengeluaran izin di pusat dan daerah. SBY menyoroti penyimpangan pemberian izin akibat dampak otonomi daerah. SBY mengaku sering menerima laporan perihal penyimpangan itu.

Ketiga, perlu dipastikan penyusunan dan penggunaan APBN dan APBD tidak terjadi penyimpangan. Jangan ada lagi kolusi antara oknum pemerintah dan legislatif.

Keempat, tambah SBY, perlu dilihat secara tajam sektor perpajakan. Penyimpangan pajak dampaknya sangat besar bagi penerimaan negara dan pembangunan. Modusnya, wajib pajak tidak membayar sesuai aturan atau pegawai pajak yang melakukan korupsi.

"Untung wajib pajaknya, untung petugas pajaknya, rugi besar negaranya," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com