Begini Cara Nur Pamudji Tekan Korupsi di PLN

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Perusahaan Listik Negara (PLN) Nur Pamudji mengatakan, kunci dari meminimalkan korupsi ialah dengan membangun sistem komputerisasi dan transparansi. Menurutnya, hal itu sudah terbukti ketika diterapkan di PLN.

Pamudji mengatakan, sejak awal memimpin PLN, pihaknya fokus dalam membenahi sektor pelayanan pelanggan dan pengadaan barang dan jasa. Di pelayanan, dibangun sistem agar pelanggan tidak perlu bertemu pegawai.

Dulu, ketika masih adanya interaksi langsung, meskipun nilai korupsinya relatif kecil, kata dia, hal itu memperburuk citra PLN. Anggapan publik ketika itu ialah bahwa berurusan dengan PLN mesti memerlukan uang.

"Dulu baru masuk pagar sudah dicegat, 'Sama saya saja, dibantu, saya ada hubungan orang dalam'. Masuk ke loket, penuh. Jadi habisin waktu. Yang tak mau repot, pakai calo," ucap Pamudji saat menjadi pembicara di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2013 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Pamudji menambahkan, setelah pelayanan melalui telepon dan website, pelanggan tak perlu lagi datang ke kantor PLN.

"Kenapa bangun itu karena kami percaya memperkecil bertemunya pelanggan dengan petugas, maka makin kecil peluang terjadinya sogok-menyogok. Kalau bisa pelanggan tidak perlu datang, bahkan tidak perlu tahu di mana kantor PLN," kata dia.

Selain itu, lanjutnya, dalam pelayanan diterapkan transparansi. Melalui situs, pelanggan dapat mengetahui sudah sampai mana permintaannya diproses. Pihaknya juga membuka pembukuan perusahaan untuk diperiksa oleh KPK dan BPK setiap saat.

Terkait pengadaan barang dan jasa, tambah peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award itu, pihaknya sudah menekankan ke internal dan para stakeholder untuk membantu program penghentian praktik suap di lingkungan PLN.

Sebelumnya, kata dia, praktik pengadaan barang terkadang tidak efisien. Ia memberi contoh pembelian trafo yang sangat mahal lantaran ternyata melalui perantara. Hal itu, kata dia, tidak salah dari segi aturan, tetapi itu inefisiensi.

"Perantara ambil keuntungan bisa sampai 40 persen, bahkan kasus tertentu sampai 60 persen. Lebih mahal perantaranya daripada harga barang. Itu akan muncul godaan pegawai menerima pemberian. Kita ubah PLN membeli barang langsung ke perusahaan. Jadi, kata kuncinya bangun sistem. Sebaiknya sistem terkomputerisasi dan transparan," pungkasnya.