Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/12/2013, 14:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Nama mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini menjabat Wakil Presiden, Boediono, kembali disebut-sebut dalam pusaran kasus dana talangan Bank Century. Beberapa waktu lalu, Boediono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah fraksi di DPR pun mewacanakan hak menyatakan pendapat (HMP) yang dimiliki DPR untuk meminta pertanggungjawaban Boediono.

Menjelang Pemilu 2014, mungkinkah KPK tidak menahan diri untuk menyeret nama besar di balik Century?

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo menilai, secara politik, kasus Century masih bisa ditahan. Para elite, katanya, bisa saja sepakat untuk menutup buku karena sibuk persiapan Pemilu 2014. Hiruk pikuk politik dengan menggulirkan wacana HMP terhadap Boediono pun dianggap tak akan terealisasi pada 2014.

Meski secara politis kasus Century bisa diredam, Dradjad melihat KPK tak bisa berdiam diri. Secara hukum, kasus Century sudah mulai terungkap satu per satu.

"Siapa pun yang duduk di KPK pasti akan punya utang dan tuntutan ke sini. Elite partai bisa saja tutup buku, tapi buku ini sudah terbuka sangat lebar, sangat sulit menutup bukunya kembali," ujar Dradjad saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Selasa (3/12/2013).

Ia melihat tekanan politik hanya akan dilakukan oleh anggota-anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century.

"Tapi, tidak sampai ke atas. Melihat kasus ini, memang seperti buang-buang uang. Timwas pun hanya dijadikan sarana untuk mengeluarkan dokumen-dokumen terkait Century satu per satu secara legal, tekanan hanya datang dari situ, bukan elite," kata Dradjad.

Pada bulan Juli 2013 lalu, KPK menargetkan kasus Century bisa selesai pada tahun 2013. Namun, hal ini dianggap sangat mustahil terjadi mengingat waktu KPK tidak sampai 1 bulan, sementara tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini baru Budi Mulya.

Budi Mulya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perbuatan itu diduga dilakukan Budi saat masih menjadi deputi bidang IV pengelolaan devisa Bank Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com