Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modal "Nyaleg" Miliaran, Uang Berkuasa di DPR

Kompas.com - 04/12/2013, 07:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Uang terbukti berkuasa untuk mengantar calon anggota legislatif terpilih menjadi legislator. Dalam Pemilu 2009, sebanyak 72 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah wajah baru dan sebagian besar berlatar belakang pengusaha. Dengan sistem yang sama, biaya politik Pemilu 2014 diperkirakan akan lebih besar.

”(Kenaikannya) bisa 1,5-2 kali lipat biaya politik pemilu sebelumnya,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo dalam peluncuran bukunya yang berjudul Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Menurut Pramono, biaya politik yang besar ini terjadi karena pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka dengan dasar suara terbanyak. Persaingan tidak hanya terjadi di antara partai politik, tetapi juga di antara caleg dalam satu parpol.

Dalam penelitian yang dilakukan Pramono untuk disertasi doktoralnya, ongkos politik yang dikeluarkan anggota DPR periode 2009-2014 pada Pemilu 2009 berkisar Rp 300 juta hingga Rp 6 miliar. Makin populer seorang caleg, makin kecil biaya politiknya. Biaya mereka berkisar Rp 300 juta hingga Rp 800 juta.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua DPR Pramono Anung
Biaya politik tertinggi dikeluarkan caleg berlatar belakang pengusaha, yakni Rp 1,5 miliar- Rp 6 miliar. Bahkan, ada caleg yang menghabiskan biaya hingga Rp 22 miliar dengan Rp 18 miliar di antaranya untuk membayar biaya konsultan. Pengeluaran biaya politik itu sudah dihitung dan tidak akan ”rugi”.

Tingginya biaya politik, menurut Pramono, akan memunculkan anggota-anggota legislatif yang lebih ”canggih” dari anggota legislatif sebelumnya.

Ketatnya pertarungan antarcaleg membuat anggota DPR yang sebagian besar akan menjadi caleg berupaya menjaga dukungan suara di daerah pemilihan masing-masing. Dalam satu bulan, anggota DPR empat kali ke dapil. Mereka berangkat Kamis dan kembali ke Jakarta Senin.

Menurut Pramono, caleg petahana bisa mengeluarkan dana hingga Rp 100 juta per minggu untuk membiayai kunjungan ke dapil. Selain ongkos transportasi, uang itu digunakan untuk membiayai pertemuan-pertemuan dengan konstituen.

Sementara itu, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi, menegaskan, biaya politik tinggi terjadi lantaran masih maraknya praktik politik uang. Menurut dia, kondisi bangsa tidak akan berubah selama uang masih dijadikan faktor penentu pemilihan pejabat publik.

”Hal yang akan terjadi justru pergeseran warga negara menjadi semacam konsumen yang didikte kepentingan korporasi. Karena politik dikuasai oleh orang-orang kaya yang berpolitik hanya untuk memperoleh kekuasaan semata,” tuturnya.

Ruang korupsi

Rapat Kerja Nasional Partai Nasional Demokrat menghasilkan sejumlah rekomendasi dengan mendesak pemerintah mengantisipasi resesi ekonomi, skandal korupsi, dan menjaga terlaksananya pemilihan umum bersih bulan April 2014.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella menyebut adanya ruang korupsi menjelang pemilu dalam bentuk dana bantuan sosial, dana aspirasi, dan dana optimalisasi yang digunakan sebagai fasilitas parpol menjelang pemilu. Ia mendesak KPK dan lembaga penegak hukum bersama-sama menyelidiki manipulasi program-program itu untuk pemenangan pemilu.

Dalam dialog kebangsaan Stabilitas Nasional Jelang 2014 yang diselenggarakan Komando Daerah Militer IV/Diponegoro di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengemukakan bahwa budaya korupsi di kalangan pejabat menjadi cermin pola pikir bangsa yang terombang-ambing karena tidak kembali ke tata nilai Pancasila.

”Saya berharap nantinya saat pemilihan umum presiden, masyarakat mampu memilih pemimpin yang bertanggung jawab terhadap tata nilai Pancasila dan bisa menjadi teladan. Selain itu, juga mempunyai nasionalisme,” ujarnya.

Mengenai dukungan NU, Hasyim mengemukakan, hal itu akan jadi pembicaraan setelah pemilu legislatif. (NTA/ONG/GRE)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com