Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Bantah Pernah Marahi Ahok

Kompas.com - 03/12/2013, 19:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Gerindra membantah pernah memarahi kadernya yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang penggusuran warga di bantaran kali dan pedagang kaki lima (PKL). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Wibowo berdalih partainya selalu mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sampai sekarang tidak ada bilang menegur Ahok. Dia (Ahok) kan hanya bilang kalau saya siap ditegur, ya siap. Itu risiko, dan saya melihat sikap Ahok sudah sesuai dengan aturan," ujar Edhy saat dihubungi, Selasa (3/12/2013).

Edhy menilai, selama ini kebijakan yang dilakukan Basuki masih berada di jalur yang tepat. Lagi pula, kata Edhy, pengusuran itu juga tidak dilakukan secara gratis, tetapi ada kompensasi yang diterima warga.

"Selama kebijakan itu jelas, dan saya pikir kami harus mendukung. Cuma, mereka (Pemprov DKI Jakarta) tidak serta-merta membumihanguskan," katanya.

Ditegur karena menggusur

Pernyataan Edhy ini jauh berbeda dari pengakuan Basuki. Basuki sempat bercerita pernah ditegur oleh Gerindra terkait penertiban masyarakat kelas bawah, seperti pedagang kaki lima (PKL) dan warga bantaran kali, yang merupakan sasaran pemilih pada Pemilu 2014.

"Partai saya yang sekarang sempat marah-marah sama saya karena partai, kan, sedang pemilu dan memanfaatkan orang-orang kecil itu untuk memilih," kata Basuki di Jakarta, Senin (2/12/2013).

Meski demikian, pria yang dikenal dengan nama Ahok itu tidak khawatir apabila nantinya berselisih dengan partainya dalam hal penertiban Jakarta. Menurut Basuki, mengatasi kesemrawutan Jakarta, mau tak mau, membuatnya bersikap tegas dalam menegakkan peraturan.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak asal menggusur bangunan bantaran kali ataupun membongkar PKL. "Kami kasih solusi kepada mereka. Kami bukan benci orangnya, tetapi kami benci sikapnya," ujar Basuki.

Menurut Basuki, ia dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah rela dan pasrah apabila nantinya dipecat oleh partai asalkan Kota Jakarta bisa dibenahi. Hal itu pula yang membuatnya dan Jokowi tak menunggu pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 untuk menjalankan segala kebijakan.

"Gubernur dan saya sudah memilih, sekalipun dipecat partai, ya sudah enggak apa-apa. Kami ngotot mendidik orang Jakarta 'konyol' seperti ini, ya enggak apa-apa pecat saja," ujar Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com