Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Jilbab Polwan Harus Diatur, Jangan Malah Tambah Seksi

Kompas.com - 02/12/2013, 12:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Wakapolri Komjen Pol Oegroseno memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan jilbab bagi para polwan. Menurutnya, penggunaan jilbab harus diatur di dalam sebuah aturan tertulis sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

"Saya sebagai Wakapolri harus amankan kebijakan itu bagaimana semua aturan karena organisasi negara harus tertulis," kata Oegroseno di sela-sela kegiatan HUT Polairud di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (2/12/2013).

Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Sutarman sebelumnya telah memberikan lampu hijau kepada para polwan yang ingin menggunakan jilbab. Menurut Sutarman, penggunaan jilbab termasuk hak asasi manusia.

Oegroseno menambahkan, aturan tertulis terkait penggunaan jilbab diperlukan agar terdapat keseragaman di antara para polwan. Dikhawatirkan, tanpa aturan yang jelas justru penggunaan jilbab hanya akan dijadikan sebagai sarana bagi para polwan untuk bersolek diri.

"Jangan sampai pakai jilbab nanti malah tambah seksi. Kalau menurut saya, mau pakai jilbab pakai baju terusan saja sekalian. Jangan sampai bajunya ketat, bodinya kelihatan, malah nimbulin nafsu-nafsu saja nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Oegroseno mengatakan jika saat ini para polwan tetap ingin menggunakan jilbab pada saat bertugas, mereka dipersilakan untuk pindah divisi yang memungkinkan untuk dapat menggunakan seragam yang jauh lebih bebas.

"Lebih mudah kalau ingin gunakan jilbab, silakan tugas di reserse atau intel. Tugas penyamaran pakai pakaian preman. Kalau seragam belum ada ketentuannya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com