Jusuf Kalla Menulis di "Kompasiana": Century, Skandal Perampokan Sistemik

Kompas.com - 28/11/2013, 21:26 WIB
Laman Jusuf Kalla di Kompasiana. Kalla terdaftar sebagai akun terverifikasi di Kompasiana. KOMPASIANALaman Jusuf Kalla di Kompasiana. Kalla terdaftar sebagai akun terverifikasi di Kompasiana.
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, kasus Bank Century adalah skandal perampokan sistemik. Kalla tidak sepakat jika kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2008 terancam oleh kondisi krisis global.

Kalla menuliskan latar belakang situasi pemerintahan pada saat-saat pengambilan kasus Century di Kompasiana, Kamis (28/11/2013). Kalla memiliki akun terverifikasi di Kompasiana dan kerap menulis beragam pandangannya di blog sosial itu.

"Pemerintah percaya diri ekonomi kita dapat dikontrol dengan baik. Kita masih memiliki cadangan surplus dari APBN tahun sebelumnya," tulis Kalla.

Dalam tulisannya, Kalla mengaku bingung soal keputusan uang sebesar Rp 6,7 triliun yang digelontorkan untuk menalangi Bank Century. Tanpa sepengetahuannya, Bank Century telah diputuskan sebagai bank gagal dan berdampak sistemik.

"Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau ke mana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari ke mana uang itu?" tulis Kalla.

Berikut penuturan Kalla seperti dikutip dari Kompasiana.

Saya ingin berikan pendapat tentang latar belakang krisis yang terjadi tahun 2008 lalu. Pada waktu itu, krisis yang terjadi adalah krisis ekonomi Amerika, bukan krisis Indonesia. Tentu dampaknya adalah kepada ekonomi Amerika sehingga impor mereka menjadi sulit dari China. Dan, inilah kemudian menurun dan berdampak pada ekonomi kita.

Artinya, yang berakibat semuanya pada kita adalah ekspor yang menurun, terutama ke China. Akibat ekspor menurun inilah tentu ada masalah-masalah lainnya.

Pada Kamis 20 November 2008 lalu, rapat diadakan di kantor Wapres, kantor saya waktu itu. Hasil rapat tanggal 20 November itu adalah tentang situasi perekonomian Indonesia secara umum yang terangkum dalam penjelasan yang diberikan oleh saudara Anggito Abimanyu yang mewakili Menteri Keuangan.

Waktu itu saya minta Menteri Keuangan yang memberi penjelasan pada publik tapi kemudian Menteri Keuangan menugaskan saudara Anggito, yang saat itu merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X