Eks Kepala BPN Siap Dikonfrontasi dengan Nazaruddin dan Rosa

Kompas.com - 26/11/2013, 15:35 WIB
Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK), Jakarta, Kamis (11/4/2013) dalam kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Hambalang, Joyo di periksa untuk tersangka, mantan Menteri Pemuda Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, mantan pejabat Kementerian Pemuda Olahraga Deddy Kusdinar dan mantan pejabat PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mohamad Noor.
KOMPAS/ALIF ICHWANMantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK), Jakarta, Kamis (11/4/2013) dalam kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Hambalang, Joyo di periksa untuk tersangka, mantan Menteri Pemuda Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, mantan pejabat Kementerian Pemuda Olahraga Deddy Kusdinar dan mantan pejabat PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mohamad Noor.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, menyatakan siap dikonfrontasi dalam memberi kesaksian dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, dan mantan Direktur Direktur Marketing PT Permai Group Mindo, Rosalina Manulang alias Rosa. Hal itu berdasarkan permintaan kuasa hukum Deddy Kusdinar, yaitu Rudy Alfonso, agar keterangan Joyo dikonfrontasi dengan Nazar dan Rosa pada persidangan mendatang.

"Saudara bersedia dikonfrontir dengan Rosa dan Nazar?" tanya Rudi.

"Silakan," jawab Joyo.

"Mohon yang mulia pada persidangan selanjutnya Joyo kembali dihadirkan untuk dikonfrontir dengan Nazar dan Rossa," lanjut Rudi.

Mulanya Joyo bersikeras mengatakan tidak mengenal Nazaruddin dan Rossa. Dia juga mengaku tidak pernah menerima telepon dari Nazaruddin untuk membicarakan pengurusan hak pakai tanah Hambalang. Selain itu, Joyo membantah menerima Rp 3 miliar dari Permai Group.

Sebelumnya, soal uang Rp 3 miliar untuk Joyo tercantum dalam dakwaan Deddy. Joyo disebut menerima uang dari Permai Group untuk memuluskan PT Duta Graha Indah (PT DGI) dalam memenangkan proyek Hambalang. Joyo membantu mengurus hak pakai tanah Hambalang. Menurut jaksa, uang untuk Joyo diserahkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan Mindo Rosalina.

Dalam dakwaan, Permai Group juga disebut memberikan 550.000 dollar AS atau ekuivalen Rp 5 miliar kepada Andi Alfian Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng dan Komisi X DPR RI sebesar Rp 2 miliar. Namun, Permai Group meminta agar uang untuk Joyo, Andi, dan Komisi X DPR tersebut dikembalikan karena PT DGI gagal memenangkan proyek Hambalang.

Saat itu, KSO Adhi-Wika telah ditentukan sebagai pemenang proyek. Dalam kasus ini, Deddy didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain, yakni Andi Alfian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Mallarangeng, Wafid Muharram, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Aminullah Aziz, serta korporasi.

Atas perbuatannya, Deddy terancam 20 tahun penjara. Selain Deddy, KPK menetapkan mantan Menpora RI, Andi Alfian Mallarangeng, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka kasus dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Sementara itu, dalam perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini merugikan negara sebesar Rp 463,6 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Nasional
Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Nasional
Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Nasional
Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Nasional
Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Nasional
Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X