Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Parpol Berbasis Agama Jarang Gelar Program Sosial

Kompas.com - 24/11/2013, 14:54 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik berbasis agama dinilai jarang menyelenggarakan program sosial dibandingkan parpol berideologi nasional. Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI), Indonesia NGO Forum for Indonesia Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

"Partai berbasis agama agak rendah kuantitas program sosialnya. Mayoritas partai tidak melakukan program mensejahterakan rakyat," kata peneliti LPPsi-UI Bagus Takwin saat memaparkan hasil survei di Kantor INFID, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2013).

Bagus mengatakan, dari sembilan parpol yang kini berada di parlemen, Partai Keadilan dan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa dinilai responden agak tidak peduli terhadap program sosial.

"Parpol lainnya hanya pada tataran agak peduli," katanya.

Ia menambahkan, meski bukan ranah utamanya, kebanyakan parpol yang mendapat bangku di DPR tidak menyelenggarakan program sosial. Program yang dimaksud adalah program pangan, pendidikan dan kesehatan.

Ia menjabarkan, hanya 17,7 persen dari 2.442 responden yang menyatakan PKB melakukan program sosial bagi masyarakat. Urutan dua terendah diduduki PPP dengan angka 19,9 persen.

Menduduki peringkat lebih tinggi, yakni PAN. Partai berlambang matahari itu dinilai oleh 21,4 persen responden menyelenggarakan program sosial. Adapun, PKS mendapat 26,5 persen suara.

Partai nasional yang juga mendapat nilai rendah adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai besutan Wiranto itu hanya dinilai oleh 20,7 persen responden pernah melakukan program sosial.

Adapun Partai Golkar dianggap sebagai parpol yang paling banyak melakukan program sosial. Sebanyak 34,7 persen responden menilai hal itu. Survei tersebut dilakukan pada September hingga November 2013 dengan tingkat kesalahan penelitian sebesar 1,98 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com