Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Internal Golkar Keluhkan Dana Logistik yang Mandek

Kompas.com - 22/11/2013, 20:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berambisi menjadi partai pemenang Pemilu 2014. Namun, lima bulan menjelang Pemilu, partai ini mengalami persoalan finansial. Sejumlah daerah hingga sekarang belum mendapatkan dana logistik yang merupakan bagian dari Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP).

"Belum, belum ada yang dapat. Nggak cuma di kami, tapi semuanya (belum dapat)," ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Harry Affandi saat dijumpai di sela-sela acara Rapimnas V Partai Golkar di JS Luwansa Hotel, Jumat (22/11/2013).

Hal senada juga disampaikan Ketua BKPP DPD Golkar Sumatera Barat Chairul Darwis. Chairul bahkan mengatakan bantuan logistik pemilu baru akan diterima daerahnya pada bulan Januari. Hal ini, sebut Chairul, membuat pengurus daerah kesulitan untuk melakukan sosialisasi.

"Belum ada bantuan. Memang agak sulit. Dana daerah kan terbatas. Logistik ini menjadi persoalan, karena menyangkut bagaimana partai bekerja," ucapnya.

Caleg Menyumbang

Politisi Partai Golkar yang juga caleg DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Barat X, Agun Gunanjar, mengamini kabar terhambatnya dana logistik di daerah. Menurut Agun, saat ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar baru menyiapkan atribut seperti bendera. Namun, benderai-bendera itu baru diserahkan setelah acara rapimnas.

"Kalau sekarang kan terlambat, makanya kemarin caleg-caleg berinisiatif pakai dana pribadi dulu. Termasuk memberikan (dana) kepada DPD untuk membantu karena tujuan kita kan menang," ucap Agun.

Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, DPP Partai Golkar memang sempat menjanjikan akan membantu dana logistik berupa uang tunai kepada DPD tingkai I dan II. Namun, dia mengaku tidak tahu alasan DPP belum juga mencairkan dana itu kepada pengurus daerah. Agun hanya menyebutkan partainya baru menyiapkan uang untuk biaya saksi di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS). Jumlahnya mencapai sekitar Rp 51 miliar. Akan tetapi, uang itu baru dicairkan mendekati waktu pelaksanaan pemilihan legislatif.

Saat dikonfirmasi soal mandeknya pencairan dana logistik tersebut, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto membantahnya. Ia mengatakan persoalan dana ini sudah diselesaikan sebulan yang lalu. "Sudah beres semua. Saya tertawa saja baca berita ada yang bilang itu belum beres," kata Setya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com