BIN: Intelijen Australia Yakinkan Penyadapan Tak Akan Terjadi Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengaku sudah berkomunikasi dengan intelijen Australia untuk membicarakan masalah penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia. Kepada BIN, intelijen Australia memastikan bahwa ke depan tidak akan ada lagi penyadapan.

"BIN sudah berkomunikasi langsung dengan intelijen Australia. Dalam komunikasi kami, mereka menyatakan bahwa sekarang dan ke depan itu yang penting tidak ada lagi (penyadapan). Mereka meyakinkan tidak ada lagi penyadapan," kata Marciano sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Presiden SBY melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk membicarakan masalah penyadapan.

Marciano juga berpendapat bahwa penyadapan tersebut berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. Penyadapan merupakan masalah sensitif yang menyangkut wibawa Indonesia. Untuk itu, kata dia, harus ada komitmen dari mitra badan intelijen Australia untuk mengevaluasi dan memperbaiki.

Penyadapan 2007-2009

Marciano menambahkan, pihak Australia tidak akan pernah mengakui telah melakukan penyadapan. Namun, kata dia, informasi yang diterima pihaknya bahwa memang ada penyadapan oleh Australia dalam kurun waktu 2007-2009.

Marcino mengatakan, antara Indonesia dan Australia memiliki kerja sama pertukaran informasi. Perwakilan intelijen yang ditempatkan akan berkoordinasi jika ada informasi yang dibutuhkan.

"Apabila mereka melakukan hal-hal di luar kewenangan yang diberikan, itu pelanggaran dan itu harus dinyatakan bahwa kita tidak bisa menerima pelanggaran itu," kata Marciano.

Bagaimana antisipasi agar tidak terjadi lagi penyadapan? Marciano menjelaskan, setiap orang harus tetap berpikir bahwa komunikasinya selalu disadap. Dengan demikian, materi pembicaraan akan dibatasi, terutama terkait pembicaraan penting.

"Kita harus selalu beranggapan kita ada yang sadap sehingga kita batasi pembicaraan dari saluran telepon terbuka itu. Langkah lain yang diambil oleh negara adalah kita lakukan pengamanan terhadap pesawat telepon yang digunakan pejabat-pejabat kita," kata dia.

"Mungkin saja telepon bisa disadap, tapi substansinya dari pembicaraan kita, isi bicara kita belum tentu dia bisa mengerti. Bisa dengan sandi-sandi. Dia boleh menyadap, tapi dia belum tentu bisa membuka apa yang kita bicarakan," pungkas Marciano.